Bahlil: Baru 205 dari 2.078 IUP yang Dicabut yang Dipulihkan
Senin, 26 September 2022 - 17:08 WIB
loading...
Menteri Bahlil Lahadalia mengungkap jumlah perusahaan yang IUP-nya kembali dipulihkan. Foto/AdveniaElisabeth/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melaporkan, total pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) hingga saat ini tercatat sudah 2.078 izin di seluruh Indonesia. Izin tersebut dicabut lantaran tidak dijalankan semestinya atau sudah tidak produktif.
Baca juga: Ternyata Ini Alasan Kenapa Menteri Bahlil Ogah Ungkap Rencana Investasi
Dari total 2.078 IUP yang dicabut itu, sebanyak 733 perusahaan tambang mengajukan keberatan atas pencabutan IUP tersebut. Bahlil juga mengatakan, pihaknya akan merespons jika ada perusahaan yang mengajukan keberatan.
"Saya melaporkan bahwa perkembangan evaluasi pencabutan IUP sudah 2.078 izin. Pada tahap pertama, yang melakukan keberatan itu kurang lebih sekitar 733 perusahaan dan sudah kita lakukan proses di satgas," ujar Bahlil dalam konferensi pers Perkembangan Investasi 2022, di Jakarta Senin (26/9/2022).
Lanjut Bahlil, dari 733 perusahaan yang mengaku keberatan, satgas pun melakukan pengecekan ulang pada 213 IUP. Didapati hanya sebanyak 83 hingga 90 IUP yang memenuhi syarat perizinan dan telah dipulihkan izin usahanya.
Sementara, di tahap kedua, kata Bahlil, sebanyak 216 izin yang dilakukan pengecekan. Berdasarkan laporan Satgas, hanya 115 IUP yang memenuhi syarat dalam proses pemulihan.
Pada pemulihan tahap kedua itu didominasi perizinan galian C, yang banyak dikerjakan oleh pengusaha dan UMKM di daerah. Pemulihan atau pengembalian izin kepada pengusaha kecil itu juga dilakukan pemerintah sebagai wujud komitmen dalam rangka melakukan penataan perizinan pertambangan.
"Artinya, yang benar atau sesuai, harus kita kembalikan. Jadi yang betul-betul tidak memenuhi kaidah norma dan tujuan dalam pemberian izin, itu yang kita lakukan pencabutan," jelas Bahlil.
Ia mengungkapkan, saat ini tersisa sekitar 300 perusahaan yang mengajukan keberatan. Perusahaan tersebut akan masuk pemulihan tahap ketiga yang diharapkan bisa rampung pada akhir September atau paling lambat minggu kedua Oktober 2022.
Kemudian terkait pencabutan perizinan di sektor perhutanan, Bahlil mengatakan, sampai dengan hari ini, pihaknya sudah melakukan pencabutan perizinan sebanyak 31 izin dengan total 696.398,5 ha.
"Ini sudah kita lakukan pencabutan. Insya Allah kita akan selesaikan paling lambat bulan Oktober ini juga selesai untuk sektor kehutanan," imbuhnya.
Bahlil menerangkan, sebelum melakukan pencabutan, pihaknya sudah dilakukan diskusi dan survei terlebih dahulu. Khususnya untuk wilayah di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
"Ini sebagai bentuk keadilan. Bagi izin-izin yang sudah diberikan tetapi tidak difungsikan sebagai mana mestinya, pemerintah mengambil alih dan kalau hutannya masih original belum dilakukan apa-apa akan dikembalikan menjadi kawasan hutan," papar dia.
Baca juga: Kembangkan Mesin Hidrogen, Kawasaki dan Toyota Bersatu
Bahlil menambahkan, keputusan itu juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga optimalisasi hutan Indonesia sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah dalam menjaga ekosistem hutan untuk menurunkan emisi rumah kaca.
Baca juga: Ternyata Ini Alasan Kenapa Menteri Bahlil Ogah Ungkap Rencana Investasi
Dari total 2.078 IUP yang dicabut itu, sebanyak 733 perusahaan tambang mengajukan keberatan atas pencabutan IUP tersebut. Bahlil juga mengatakan, pihaknya akan merespons jika ada perusahaan yang mengajukan keberatan.
"Saya melaporkan bahwa perkembangan evaluasi pencabutan IUP sudah 2.078 izin. Pada tahap pertama, yang melakukan keberatan itu kurang lebih sekitar 733 perusahaan dan sudah kita lakukan proses di satgas," ujar Bahlil dalam konferensi pers Perkembangan Investasi 2022, di Jakarta Senin (26/9/2022).
Lanjut Bahlil, dari 733 perusahaan yang mengaku keberatan, satgas pun melakukan pengecekan ulang pada 213 IUP. Didapati hanya sebanyak 83 hingga 90 IUP yang memenuhi syarat perizinan dan telah dipulihkan izin usahanya.
Sementara, di tahap kedua, kata Bahlil, sebanyak 216 izin yang dilakukan pengecekan. Berdasarkan laporan Satgas, hanya 115 IUP yang memenuhi syarat dalam proses pemulihan.
Pada pemulihan tahap kedua itu didominasi perizinan galian C, yang banyak dikerjakan oleh pengusaha dan UMKM di daerah. Pemulihan atau pengembalian izin kepada pengusaha kecil itu juga dilakukan pemerintah sebagai wujud komitmen dalam rangka melakukan penataan perizinan pertambangan.
"Artinya, yang benar atau sesuai, harus kita kembalikan. Jadi yang betul-betul tidak memenuhi kaidah norma dan tujuan dalam pemberian izin, itu yang kita lakukan pencabutan," jelas Bahlil.
Ia mengungkapkan, saat ini tersisa sekitar 300 perusahaan yang mengajukan keberatan. Perusahaan tersebut akan masuk pemulihan tahap ketiga yang diharapkan bisa rampung pada akhir September atau paling lambat minggu kedua Oktober 2022.
Kemudian terkait pencabutan perizinan di sektor perhutanan, Bahlil mengatakan, sampai dengan hari ini, pihaknya sudah melakukan pencabutan perizinan sebanyak 31 izin dengan total 696.398,5 ha.
"Ini sudah kita lakukan pencabutan. Insya Allah kita akan selesaikan paling lambat bulan Oktober ini juga selesai untuk sektor kehutanan," imbuhnya.
Bahlil menerangkan, sebelum melakukan pencabutan, pihaknya sudah dilakukan diskusi dan survei terlebih dahulu. Khususnya untuk wilayah di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
"Ini sebagai bentuk keadilan. Bagi izin-izin yang sudah diberikan tetapi tidak difungsikan sebagai mana mestinya, pemerintah mengambil alih dan kalau hutannya masih original belum dilakukan apa-apa akan dikembalikan menjadi kawasan hutan," papar dia.
Baca juga: Kembangkan Mesin Hidrogen, Kawasaki dan Toyota Bersatu
Bahlil menambahkan, keputusan itu juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga optimalisasi hutan Indonesia sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah dalam menjaga ekosistem hutan untuk menurunkan emisi rumah kaca.
(uka)
Lihat Juga :
