Lindungi Masyarakat Miskin, Pemerintah Terus Salurkan BLT BBM

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM dialokasikan sebesar Rp24,17 triliun, yang terdiri atas dua jenis.

Baca juga: Heboh! Sri Mulyani Teriakkan Slogan Nasdem dan Demokrat Saat Rapat Paripurna

“Pertama, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600.000 yang akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Kedua, BLT BBM yang akan diberikan kepada 20,65 keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp150.000 per bulan, diberikan sebanyak empat bulan,” ungkap Sri Mulyani dikutip, Sabtu (1/9/2022).

Sri Mulyani berharap bantuan sosial ini akan membantu meringkankan serta melindungi masyarakat rentan dan miskin dari tekanan gejolak kenaikan harga global, sehingga angka kemiskinan Indonesia tetap dapat diupayakan menurun. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan pengalihan subsidi BBM pada 3 September 2022 lalu, agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa hingga 16 September 2022, PT Pos Indonesia telah menyalurkan BLT BBM kepada 12.701.985 KPM di 482 kabupaten dan kota.

Risma mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh data penerima manfaat BLT BBM kepada PT Pos Indonesia. Namun, terdapat beberapa daerah, terutama di daerah pegunungan seperti di Papua dan Papua Barat, yang datanya belum lengkap.

“Untuk itu, Kemensos akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melakukan perekaman sekaligus penyaluran, khususnya di daerah yang sulit akses,” tutur Risma.

Mensos juga menyampaikan Kemensos telah menerima anggaran tambahan sebesar lebih dari Rp400 miliar dari Kemenkeu yang akan digunakan sebagai bantuan sosial yatim piatu dengan target 946.863 penerima.

“Itu akan dipergunakan untuk di bulan Desember, kami akan menyerahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak Rp200 ribu per bulan,” kata Mensos Risma.

Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Dr. Emrus Sihombing berpendapat kebijakan bantalan sosial sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Jokowi- Ma'ruf kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi yang terdampak dari kenaikan BBM bersubsidi.