Krisis Properti China Jadi Ancaman Baru Pertumbuhan Ekonomi Global
loading...
A
A
A
BEIJING - Lemahnya aktivitas real estate dan sentimen negatif di sektor perumahan tidak diragukan lagi bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi, kondisi ini sedang terjadi pada industri properti China . Banyak pengembang tidak bisa melanjutkan pembangunan diakibatkan oleh pembatasan pinjaman kepada lembaga keuangan.
Para pembeli rumah telah menolak untuk melakukan pembayaran hipotek pada bangunan yang belum selesai dan beberapa ragu rumah mereka akan pernah selesai. Permintaan untuk rumah baru juga mengalami penurunan dan itu telah mengurangi kebutuhan impor komoditas yang digunakan dalam konstruksi
Krisis properti yang terjadi di Negeri Tirai Bambu merupakan turunan dari kebijakan yang disebut "tiga garis merah". Tujuannya untuk mengempeskan gelembung proper di China yang sudah terjadi selama beberapa dekade belakangan.
Kebijakan itu memiliki tujuan ganda, pertama mengurangi ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada properti dan meredam spekulasi yang membuat harga rumah di luar jangkauan banyak orang di kelas menengah.
Managing Director Teneo, Perushaan Analisis Risiko, Gabriel Wildau mengatakan krisis properti yang terjadi di China merupakan ulah dari kebijakan pemerintah.
“Tekanan akut yang dialami pasar saat ini adalah akibat langsung dari pembatasan pinjaman yang sangat kejam kepada pengembang yang diberlakukan sekitar satu setengah tahun yang lalu.” kata Gabriel dikutip AlJazeera, Kamis (6/10/2022).
Melalui kebijakan "tiga garis merah" pengembang diharuskan untuk memenuhi penanda kesehatan keuangan yang ketat, termasuk batas 100 persen pada utang bersih terhadap ekuitas, untuk meminjam dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
Banyak pengembang, ternyata, telah beroperasi jauh di luar "tiga garis merah" dan dibebani dengan utang yang sangat besar. Tiba-tiba tidak dapat meminjam di bawah aturan baru, maka muncul krisis krisis keuangan.
Sektor properti sendiri berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) China yakni hingga 30%. Maka kesengsaraan pasar properti menjadi ancaman pada pertumbuhan ekonomi global, setelah adanya konflik Geopolitik, pandemi covid 19, dan krisis iklim yang sedang terjadi.
Jika ekonomi terbesar kedua di dunia itu mengalami kontraksi, kemungkinan bisa meningkatkan ancaman resesi global . Para pejabat meragukan China mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi secara tahunan di angka 5,5%.
Kepala Ekonom Asia Pasifik Natixis Hong Kong, Alicia GarcĂa-Herrero menjelaskan, besarnya ekonomi China bahkan menjadi penyumbang seperlima dari PDB Global. Artinya perekonomian China yang terhambat akibat sektor properti yang lesu akan berdampak serius pada pertumbuhan ekonomi global
“Dampak global sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan yang sangat rendah dari China, itu bukan dampak finansial yang besar,” kata GarcĂa-Herrero.
Forum Ekonomi Dunia memperkirakan bahwa setiap penurunan 1 poin persentase dalam PDB Tiongkok menghasilkan pengurangan 0,3% dalam PDB global.
Sedangkan pada sebuah studi tahun 2019 oleh Federal Reserve Amerika Serikat, para ekonom memperkirakan bahwa penurunan 8,5% dalam PDB China akan mengakibatkan penurunan 3,25% di negara maju dan hampir 6% penurunan di negara berkembang.
Ekonomi China mungkin memang tidak mengalami kemerosotan ekonomi secara tajam, namun jika kemerosotannya berlarut-larut, maka akan menyeret pertumbuhan ekonomi global di tahun-tahun mendatang.
"Kami hanya bisa melihat periode pertumbuhan yang lambat, sesuatu yang lebih seperti skenario Jepang, semacam perlambatan yang parah selama bertahun-tahun bahkan tidak ada kesulitan keuangan akut atau kepanikan di pasar," pungkasnya.
Para pembeli rumah telah menolak untuk melakukan pembayaran hipotek pada bangunan yang belum selesai dan beberapa ragu rumah mereka akan pernah selesai. Permintaan untuk rumah baru juga mengalami penurunan dan itu telah mengurangi kebutuhan impor komoditas yang digunakan dalam konstruksi
Krisis properti yang terjadi di Negeri Tirai Bambu merupakan turunan dari kebijakan yang disebut "tiga garis merah". Tujuannya untuk mengempeskan gelembung proper di China yang sudah terjadi selama beberapa dekade belakangan.
Kebijakan itu memiliki tujuan ganda, pertama mengurangi ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada properti dan meredam spekulasi yang membuat harga rumah di luar jangkauan banyak orang di kelas menengah.
Managing Director Teneo, Perushaan Analisis Risiko, Gabriel Wildau mengatakan krisis properti yang terjadi di China merupakan ulah dari kebijakan pemerintah.
“Tekanan akut yang dialami pasar saat ini adalah akibat langsung dari pembatasan pinjaman yang sangat kejam kepada pengembang yang diberlakukan sekitar satu setengah tahun yang lalu.” kata Gabriel dikutip AlJazeera, Kamis (6/10/2022).
Melalui kebijakan "tiga garis merah" pengembang diharuskan untuk memenuhi penanda kesehatan keuangan yang ketat, termasuk batas 100 persen pada utang bersih terhadap ekuitas, untuk meminjam dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
Banyak pengembang, ternyata, telah beroperasi jauh di luar "tiga garis merah" dan dibebani dengan utang yang sangat besar. Tiba-tiba tidak dapat meminjam di bawah aturan baru, maka muncul krisis krisis keuangan.
Sektor properti sendiri berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) China yakni hingga 30%. Maka kesengsaraan pasar properti menjadi ancaman pada pertumbuhan ekonomi global, setelah adanya konflik Geopolitik, pandemi covid 19, dan krisis iklim yang sedang terjadi.
Jika ekonomi terbesar kedua di dunia itu mengalami kontraksi, kemungkinan bisa meningkatkan ancaman resesi global . Para pejabat meragukan China mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi secara tahunan di angka 5,5%.
Kepala Ekonom Asia Pasifik Natixis Hong Kong, Alicia GarcĂa-Herrero menjelaskan, besarnya ekonomi China bahkan menjadi penyumbang seperlima dari PDB Global. Artinya perekonomian China yang terhambat akibat sektor properti yang lesu akan berdampak serius pada pertumbuhan ekonomi global
“Dampak global sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan yang sangat rendah dari China, itu bukan dampak finansial yang besar,” kata GarcĂa-Herrero.
Forum Ekonomi Dunia memperkirakan bahwa setiap penurunan 1 poin persentase dalam PDB Tiongkok menghasilkan pengurangan 0,3% dalam PDB global.
Sedangkan pada sebuah studi tahun 2019 oleh Federal Reserve Amerika Serikat, para ekonom memperkirakan bahwa penurunan 8,5% dalam PDB China akan mengakibatkan penurunan 3,25% di negara maju dan hampir 6% penurunan di negara berkembang.
Ekonomi China mungkin memang tidak mengalami kemerosotan ekonomi secara tajam, namun jika kemerosotannya berlarut-larut, maka akan menyeret pertumbuhan ekonomi global di tahun-tahun mendatang.
"Kami hanya bisa melihat periode pertumbuhan yang lambat, sesuatu yang lebih seperti skenario Jepang, semacam perlambatan yang parah selama bertahun-tahun bahkan tidak ada kesulitan keuangan akut atau kepanikan di pasar," pungkasnya.
(akr)