Jaga Kesehatan APBN, Wamenkeu Ajak Tingkatkan Belanja Produk Lokal

JAKARTA - Tahun depan diproyeksikan akan penuh tantangan sehubungan dengan meningkatnya risiko resesi ekonomi global. Risiko ini harus diantisipasi oleh setiap negara, termasuk dalam pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, APBN harus dijaga kesehatannya agar dapat terus menahan shock atau guncangan dari ancaman ketidakpastian global. Salah satu upaya menjaga kesehatan APBN yaitu dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri.

“Bagaimana membuat APBN itu benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Kita sudah sampaikan untuk belanja produk dalam negeri sangat-sangat penting, dan harusnya bukan hanya jadi gerakannya APBN tapi menjadi gerakan seluruh perekonomian kita, belanja produk dalam negeri,” ujarnya dalam sebuah forum investasi di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menyampaikan optimisme dan kewaspadaan pemerintah dalam jangka pendek yaitu terkait asumsi yang digunakan dalam menyusun postur APBN tahun 2023.

“Kita akan optimalkan pendapatan negara dengan terus memperhatikan resiko-resiko kewaspadaan tapi kita akan terus optimis,” tandasnya.



Dari aspek belanja, sambung dia, pemerintah akan mendukung semua belanja yang meningkatkan produktivitas dan memainkan peranan APBN sebagai shock absorber tadi.

“Dari sisi pembiayaan sesuai undang-undang dari sejak awal kita memulai pandemi 2020, tahun depan defisit APBN akan di bawah 3% dari PDB,” tuturnya.

Selain jangka pendek, pemerintah juga memiliki optimisme dan kewaspadaan terhadap perekonomian jangka menengah dan panjang. Untuk itu, Wamenkeu mengungkapkan perlu adanya reformasi dari sisi struktural dan fiskal.

“Di struktural, human capital transformasi ekonomi terus kita lakukan. Reformasi fiskal selama dua tahun terakhir kita mengeluarkan UU pajak, UU desentralisasi fiskal yang baru, serta UU Cipta Kerja yang sebenarnya juga adalah reformasi struktural. Kita juga melakukan reformasi penganggaran dan kita ingin melakukan reformasi sektor keuangan,” urai Suahasil.



Untuk mewujudkan itu, dia menyebut diperlukan pembangunan mendasar dari sumber daya manusianya, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial.

“Tiga kunci pilar pembangunan sumber daya manusia. Anggaran kesehatan itu kita akan keluarkan Rp169 triliun, pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar sebesar 20% dari belanja negara yaitu senilai Rp612 triliun, dan untuk perlindungan sosial termasuk subsidi kompensasi energi Rp479 triliun. Ini bukan angka yang kecil,” tukas Suahasil.

Saat ini, menurut dia, agenda reformasi struktural masih terus berjalan. Hal itu ditandai dengan upaya pemerintah untuk terus melakukan perbaikan sistem perpajakan yaitu melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).



Selain itu juga dengan adanya reformasi pada UU Cipta Kerja, membentuk Indonesia Investment Authority (INA), serta perkembangan digitalisasi.

“Tantangan kita ke depan ya digitalisasi, fintech. Ini adalah kesempatan sekaligus tantangan kita. Sumber pembiayaan jangka panjang ini sangat penting, dan ini yang kita coba susun sekarang dan akan kita usulkan dalam bentuk reform,” tutup Suahasil.