BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan Ekonomi
Senin, 06 Juli 2020 - 06:05 WIB
loading...
A
A
A
Dia mengatakan, saat ini sangat dibutuhkan kekompakan dari BI dan OJK menyangkut koordinasi makro dan mikro. Menurutnya dua hal itu tidak sederhana, karena membangun sistem tidak seperti membalikkan telapak tangan.
Bahkan dengan memiliki regulasi seperti UU, juga masih harus berjuang menegakkan sistem yang tepat demi good governance. Selain itu pemerintah tidak bisa menjadikan BI sebagai last resort untuk memenuhi fiskal karena sejatinya bank sentral untuk menjaga stabilitas moneter melalui perbankan.
"Sejak Perpu untuk penanganan covid-19 dikeluarkan, membuat Pemerintah berpikir bisa melakukan apapun. Tapi itu hanya di ranah fiskal. Sedangkan moneter ada standar internasional. Risikonya bila BI mengikuti kemauan Pemerintah atau DPR menyuntikkan ratusan triliun bisa membuat hyper inflasi. Ini merusak kepercayaan pelaku pasar," ujarnya.
Sambung dia menerangkan, peran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil. Harus seimbang tapi bukan berarti harus satu kebijakan. Posisi BI harus independen terhadap kepentingan pemerintah namun bukan untuk kepentingan nasional.
"Dua fungsi yang berbeda. Semua harus kompak itu berarti sesuai jalur tupoksinya. Baik itu sisi moneter atau sisi fiskal tidak boleh saling terpengaruh. Risikonya sangat besar," ujarnya.
Sementara Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah justru coba mengingatkan, para pejabat publik yang berwenang. Menurutnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi menjadi sangat relevan dalam kekisruhan ini.
Dalam kondisi saat ini, semua pihak harusnya memiliki sense of crisis yang sama. Ini yang harus diperhatikan dalam dinamika antara Pemerintah, BI, dan OJK. "Bila ada perasaan yang sama akan jadi mudah untuk berkoordinasi. Bisa kompak dalam mensinkronkan kebijakan-kebijakan," ujar Piter saat dihubungi.
Bahkan dengan memiliki regulasi seperti UU, juga masih harus berjuang menegakkan sistem yang tepat demi good governance. Selain itu pemerintah tidak bisa menjadikan BI sebagai last resort untuk memenuhi fiskal karena sejatinya bank sentral untuk menjaga stabilitas moneter melalui perbankan.
"Sejak Perpu untuk penanganan covid-19 dikeluarkan, membuat Pemerintah berpikir bisa melakukan apapun. Tapi itu hanya di ranah fiskal. Sedangkan moneter ada standar internasional. Risikonya bila BI mengikuti kemauan Pemerintah atau DPR menyuntikkan ratusan triliun bisa membuat hyper inflasi. Ini merusak kepercayaan pelaku pasar," ujarnya.
Sambung dia menerangkan, peran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil. Harus seimbang tapi bukan berarti harus satu kebijakan. Posisi BI harus independen terhadap kepentingan pemerintah namun bukan untuk kepentingan nasional.
"Dua fungsi yang berbeda. Semua harus kompak itu berarti sesuai jalur tupoksinya. Baik itu sisi moneter atau sisi fiskal tidak boleh saling terpengaruh. Risikonya sangat besar," ujarnya.
Sementara Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah justru coba mengingatkan, para pejabat publik yang berwenang. Menurutnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi menjadi sangat relevan dalam kekisruhan ini.
Dalam kondisi saat ini, semua pihak harusnya memiliki sense of crisis yang sama. Ini yang harus diperhatikan dalam dinamika antara Pemerintah, BI, dan OJK. "Bila ada perasaan yang sama akan jadi mudah untuk berkoordinasi. Bisa kompak dalam mensinkronkan kebijakan-kebijakan," ujar Piter saat dihubungi.
Lihat Juga :
