BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan Ekonomi
Senin, 06 Juli 2020 - 06:05 WIB
loading...
A
A
A
Dia mengaku selama masa pandemi, di berbagai negara hal yang paling dituntut kekompakannya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Ini berarti kekompakan kementerian keuangan dan bank sentralnya.
Perekonomian membutuhkan jaminan dukungan dari keduanya baik itu stimulus fiskal dan kelonggaran moneter. "Misalnya kita tidak mendengar isu kebijakan FSA atau OJK di Jepang. Karena itu bukan sorotan utama. FSA di Jepang seperti juga OJK di Indonesia fokus menjaga kesehatan sistem keuangan. Ini melengkapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu dijaga keseimbangannya. Khususnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi, yang diharapkan mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional di tengah penanganan pandemi COVID-19.
"Koordinasi antara pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam pemulihan ekonomi dan penguatan nilai tukar rupiah, harus terus terjaga. Bahkan juga harus dilaksanakan dalam koridor kehati-hatian atau tetap prudent. Agar pelonggaran kebijakan moneter BI berjalan efektif," ujar Puteri.
Selain itu juga menurut dia, sinergi tersebut harus terus diiringi dengan percepatan stimulus fiskal dan relaksasi kredit. Karena sektor riil sudah mulai beroperasi seiring dengan momentum pelaksanaan kebijakan normal baru. "Hal tersebut diharapkan dapat menjadi sentimen positif dan menjaga kepercayaan investor,” tutup Puteri.
Perekonomian membutuhkan jaminan dukungan dari keduanya baik itu stimulus fiskal dan kelonggaran moneter. "Misalnya kita tidak mendengar isu kebijakan FSA atau OJK di Jepang. Karena itu bukan sorotan utama. FSA di Jepang seperti juga OJK di Indonesia fokus menjaga kesehatan sistem keuangan. Ini melengkapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu dijaga keseimbangannya. Khususnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi, yang diharapkan mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional di tengah penanganan pandemi COVID-19.
"Koordinasi antara pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam pemulihan ekonomi dan penguatan nilai tukar rupiah, harus terus terjaga. Bahkan juga harus dilaksanakan dalam koridor kehati-hatian atau tetap prudent. Agar pelonggaran kebijakan moneter BI berjalan efektif," ujar Puteri.
Selain itu juga menurut dia, sinergi tersebut harus terus diiringi dengan percepatan stimulus fiskal dan relaksasi kredit. Karena sektor riil sudah mulai beroperasi seiring dengan momentum pelaksanaan kebijakan normal baru. "Hal tersebut diharapkan dapat menjadi sentimen positif dan menjaga kepercayaan investor,” tutup Puteri.
(akr)
Lihat Juga :
