BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan Ekonomi
Senin, 06 Juli 2020 - 06:05 WIB
loading...
Peran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil, harus seimbang tapi bukan berarti harus satu kebijakan. Foto/Dok BI
A
A
A
JAKARTA - Kondisi perekonomian nasional yang masih berada dalam kondisi luar biasa atau 'extraordinary', maka sudah seharusnya fokus dan kerjasama dikerahkan. Sinergi antara pemerintah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) seharusnya semakin matang demi menyelamatkan kapal perekonomian Indonesia agar sampai di pelabuhan dengan selamat.
(Baca Juga: Skema Berbagi Beban, BI Bakal Tanggung Biaya Utang Pemulihan Ekonomi Rp35,9 T )
Kondisi luar biasa yang dimaksud terlihat dari ucapan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dimana Ia memperkirakan ekonomi nasional untuk kuartal dua 2020 tumbuh minus 3,1%. Sementara janji pemerintah untuk mengantisipasi dampak covid-19 masih belum ada yang dapat disebut prestasi. Ironisnya bau politik justru semakin menguat khususnya untuk keputusan perekonomian yang seharusnya terukur dan memiliki aturan baku.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan, dalam kebijakan perekonomian sifatnya sangat teknis dan kompleks. Sehingga kita harus mendengarkan pihak yang betul mengerti bidang ini.
Menurutnya banyak pihak yang bicara berdasarkan keputusan politik atau hanya memanfaatkan pengetahuan di bidang moneter demi tujuan politik. Bila salah menganalisis masalah dan menetapkan solusi, dampaknya akan fatal.
"Ada berbagai wacana ekonomi yang keliru seperti kebutuhan Perpetual Bonds dari BI serta muncul usul penyatuan OJK dan BI. Ini sangat keliru di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Seharusnya semua optimal menjaga kekompakan dan perannya masing-masing," ujar Enny saat dihubungi di Jakarta.
(Baca Juga: Sandiaga Uno: Program Pemulihan Ekonomi Berjalan Sangat Pelan )
(Baca Juga: Skema Berbagi Beban, BI Bakal Tanggung Biaya Utang Pemulihan Ekonomi Rp35,9 T )
Kondisi luar biasa yang dimaksud terlihat dari ucapan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dimana Ia memperkirakan ekonomi nasional untuk kuartal dua 2020 tumbuh minus 3,1%. Sementara janji pemerintah untuk mengantisipasi dampak covid-19 masih belum ada yang dapat disebut prestasi. Ironisnya bau politik justru semakin menguat khususnya untuk keputusan perekonomian yang seharusnya terukur dan memiliki aturan baku.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan, dalam kebijakan perekonomian sifatnya sangat teknis dan kompleks. Sehingga kita harus mendengarkan pihak yang betul mengerti bidang ini.
Menurutnya banyak pihak yang bicara berdasarkan keputusan politik atau hanya memanfaatkan pengetahuan di bidang moneter demi tujuan politik. Bila salah menganalisis masalah dan menetapkan solusi, dampaknya akan fatal.
"Ada berbagai wacana ekonomi yang keliru seperti kebutuhan Perpetual Bonds dari BI serta muncul usul penyatuan OJK dan BI. Ini sangat keliru di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Seharusnya semua optimal menjaga kekompakan dan perannya masing-masing," ujar Enny saat dihubungi di Jakarta.
(Baca Juga: Sandiaga Uno: Program Pemulihan Ekonomi Berjalan Sangat Pelan )
Lihat Juga :
