Warning! Cipratan Efek Resesi ke Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia

JAKARTA - Kementerian PUPR tengah mewaspadai ancaman resesi pada tahun 2023 terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebelumnya ekonomi dunia diproyeksi mengalami perlambatan seiring tingginya ketidakpastian global.

"Krisis memang tidak bisa dipungkiri. Hari ini ada negara lain yang sudah terpaksa krisis. Saya menyikapinya ini bisa jadi warning agar kita lebih hati-hati," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam acara NGOPI (Ngobrol Bareng Dirjen PI) di Jakarta, Jumat (21/10/2022).



Herry mengatakan, bahwa kondisi resesi tidak terlalu mempengaruhi pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pasalnya pembangunan infrastruktur di Indonesia basisnya pembiayaan dalam negeri.

Diterangkan juga bahwa yang akan mempengaruhi pembiayaan infrastruktur adalah inflasi. Pasalnya dengan adanya inflasi yang tinggi nantinya akan berpengaruh terhadap kenaikan harga material pembangunan.

"Kaitan dengan inflasi tentu nanti harga terpengaruh dan ini yang harus kita antisipasi," katanya.

Adapun, Dia berharap dampak resesi yang akan terjadi pada tahun depan tidak terlalu besar terhadap Indonesia. "Tetapi kita berharap dampaknya tidak seperti di Inggris dan negara lainnya," katanya.



Seperti diketahui, Perlambatan ekonomi terjadi di hampir semua negara dunia. Berbagai negara mencemaskan potensi terjadinya resesi.

Dana Moneter Internasional atau IMF baru saja merilis laporan economic outlook di Oktober 2022. IMF memproyeksikan ekonomi tahun ini tumbuh sebesar 3,2% merosot tajam menjadi 2,7% di 2023 dan inflasi diperkirakan meningkat menjadi 8,8%.

"Covid-19 belum selesai, konflik Rusia-Ukraina semakin meningkat, tantangan climate change di beberapa negara termasuk di Indonesia, banjir, longsor," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Pembukaan Capital Market Summit & Expo 2022 (CMSE 2022), Kamis (13/10)