Berkontribusi Tinggi Terhadap Inflasi, Awas! Harga Beras Meningkat Sejak Juli 2022

JAKARTA - Upaya pengendalian inflasi harus berfokus pada komoditas yang menjadi penyumbang utama peningkatan inflasi. Hal tersebut agar extra effort yang dilakukan berjalan efektif dan berdampak signifikan bagi penurunan angka inflasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat hadir sebagai pembicara dalam Rapat Koordinasi pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (24/10) di Kantor Kemendagri, Jakarta.



Arief mengatakan, sampai saat ini komoditas pangan yang paling berkontribusi dalam peningkatan inflasi adalah beras . “Komoditas beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama Pemerintah Pusat dan Daerah karena tren peningkatan harga beras telah terjadi sejak bulan Juli 2022,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenko Perekonomian sampai dengan minggu ke-3 Oktober 2022, komoditas beras berkontribusi sebesar 4% terhadap inflasi nasional. Untuk itu, NFA terus mendorong peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui aksi penyerapan beras oleh Perum BULOG di sentra-sentra produsen beras.

Salah satu, provinsi yang menjadi fokus utama penyerapan adalah Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut Arief, Sulses menjadi salah satu provinsi dengan produksi beras tertinggi secara nasional. Potensi panen Sulsel pada bulan Oktober 2022 sebesar 264 ribu ton dan bulan November 2022 sebesar 183 ribu ton.

“Sulsel berpotensi sebagai pusat serapan untuk meningkatkan CBP BULOG yang ditargetkan sebesar 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022,” ujarnya.



Menurut Arief, penting untuk memastikan ketersediaan CBP yang memadai, mengingat itu dapat menjadi salah satu instrument pengendalian harga beras sehingga diharapkan komoditas tersebut tidak lagi membebani angka inflasi.

“CBP dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar untuk menurunkan inflasi, antisipasi tanggap darurat, serta alokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya,” ungkapnya.

Untuk itu, Arief mengapresiasi provinsi-provinsi yang menjadi sentra produksi beras. Selain Sulsel, sejumlah provinsi juga memiliki potensi panen yang tinggi sampai dengan November tahun ini, seperti Jawa Barat memiliki potensi panen beras 398 ribu ton, Jawa Tengah 335 ribu ton, dan Jawa Timur 366 ribu ton.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, upaya menjaga stabilitas harga beras untuk menekan inflasi juga harus didukung kolaborasi antar Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha. Ia mencontohkan, kolaborasi stabilisasi harga beras di DKI Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BUMD pangan Food Station dan Pasar Induk Beras.

“Penting bagi daerah produsen beras untuk memastikan offtake hasil panen oleh pelaku usaha setempat agar stok daerah memadai sehingga bisa dilakukan intervensi apabila harga naik. Maka dari itu, saya menyarankan masing-masing provinsi memiliki BUMD yang bergerak di sektor pangan, apabila belum memiliki bisa mengoptimalkan peran Bulog,” ujarnya.

Selain kolaborasi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, stabilitas harga beras juga perlu didukung kerja sama antar pemerintah daerah. Ia menghimbau masing-masing daerah memiliki Political will untuk mendistribusikan kelebihan stok pangannya ke daerah lain untuk turut menurunkan disparitas harga.

“NFA telah melakukannya di bulan ini, bekerja sama dengan Kemenhub, Kemendag, dan Provinsi Jawa Barat dengan mengirimkan 200 ton beras ke Aceh dari Pelabuhan Patimban, Subang, melalui Tol Laut,” terangnya.

Kolaborasi dalam rangka menurunkan inflasi sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, yang mengatakan penanganan inflasi harus dilakukan bersama-sama antar pusat dan daerah.

Adapun berdasarkan data BPS dan Kemenko Perekonomian yang diolah NFA, pada September 2022, beras berkontribusi 4% terhadap inflasi, sedangkan komoditas pangan lainnya berkontribusi 1% sampai -6%.

Sementara itu, agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras, Arief menghimbau masyarakat untuk melakukan diversifikasi makanan pokok dengan mengonsumsi sumber karbohidrat lainnya sebagai pengganti beras.

“Mengonsumsi pangan beragam dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras, sehingga mengurangi tingginya permintaan terhadap komoditas tersebut,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kedepan Kemendagri bersama Kementerian dan Lembaga terkait akan melakukan monitoring mingguan tentang inflasi di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia juga meminta agar daerah berperan aktif melakukan berbagai aksi pengendalian inflasi melalui pemantauan perkembangan komoditas dan melakukan intervensi yang dibutuhkan.

Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono menggarisbawahi, dua hal yang penting dilakukan untuk menurunkan inflasi, yaitu menstabilkan harga dan mengurangi disparitas harga antar wilayah akibat ketidakmerataan pasokan, gap sentra produksi, dan terhambatnya distribusi.