Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan: Wapres Minta Seluruh Pemda Dukung BPJS Ketenagakerjaan
loading...
Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan di Istana Wapres Jakarta, Kamis (27/10/2022). (Foto: Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden/Iwan Heru Darmawan)
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan. Seluruh pemangku kepentingan diminta untuk turut aktif menyukseskan gerakan ini agar dapat memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja rentan secara nasional.
“Tentunya pelaksanaan perlindungan pekerjaan rentan di setiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS Ketenagakerjaan , kerja sama para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Pada kesempatan ini saya minta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/10/2022).
Melalui gerakan tersebut Wapres berharap pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus bersinergi memperluas cakupan kepesertaan. Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting untuk mendukung melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah seluruhnya dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
(Baca juga:BPJamsostek Ajak Perusahaan Berdayakan Penyandang Disabilitas)
Gerakan ini merupakan upaya bersama untuk mengurangi angka kemiskinan dan menjaga kesejahteraan para pekerja rentan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan lewat dukungan APBD. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 di mana seluruh pemimpin daerah dituntut untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan pengurangan beban masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan sosial.
Pencanangan ini dilakukan di Istana Wapres yang dihadiri oleh para pemimpin daerah dan pemilik badan usaha yang turut menjadi nominasi dalam penganugerahan Paritrana Award tahun 2021.
Paritrana Award merupakan sebuah ajang penghargaan yang menjadi bukti kepedulian dan hadirnya negara dalam memastikan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. Hal inilah yang disampaikan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dalam laporannya kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga disaksikan seluruh kandidat penerima penghargaan bergengsi tersebut.
(Baca juga:BPJamsostek Siap Sasar Pekerja Lintas Agama)
“Kami berharap Paritrana Award dapat menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah, dan para pelaku usaha skala besar, menengah, hingga UKM yang telah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di wilayah maupun perusahaan masing-masing,” ungkap Anggoro.
Paritrana Award
Paritrana Award yang selalu menjadi agenda tahunan sejak 2017 tersebut kembali digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang juga didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri. Di tahun kelima penyelenggaraannya, partisipan kian antusias dan inovasi yang semakin beragam.
“Tentunya pelaksanaan perlindungan pekerjaan rentan di setiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS Ketenagakerjaan , kerja sama para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Pada kesempatan ini saya minta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/10/2022).
Melalui gerakan tersebut Wapres berharap pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus bersinergi memperluas cakupan kepesertaan. Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting untuk mendukung melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah seluruhnya dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
(Baca juga:BPJamsostek Ajak Perusahaan Berdayakan Penyandang Disabilitas)
Gerakan ini merupakan upaya bersama untuk mengurangi angka kemiskinan dan menjaga kesejahteraan para pekerja rentan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan lewat dukungan APBD. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 di mana seluruh pemimpin daerah dituntut untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan pengurangan beban masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan sosial.
Pencanangan ini dilakukan di Istana Wapres yang dihadiri oleh para pemimpin daerah dan pemilik badan usaha yang turut menjadi nominasi dalam penganugerahan Paritrana Award tahun 2021.
Paritrana Award merupakan sebuah ajang penghargaan yang menjadi bukti kepedulian dan hadirnya negara dalam memastikan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. Hal inilah yang disampaikan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dalam laporannya kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga disaksikan seluruh kandidat penerima penghargaan bergengsi tersebut.
(Baca juga:BPJamsostek Siap Sasar Pekerja Lintas Agama)
“Kami berharap Paritrana Award dapat menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah, dan para pelaku usaha skala besar, menengah, hingga UKM yang telah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di wilayah maupun perusahaan masing-masing,” ungkap Anggoro.
Paritrana Award
Paritrana Award yang selalu menjadi agenda tahunan sejak 2017 tersebut kembali digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang juga didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri. Di tahun kelima penyelenggaraannya, partisipan kian antusias dan inovasi yang semakin beragam.
Lihat Juga :
