Bahlil Pastikan Teknologi EBT yang Masuk Indonesia Harus Modern dan Ramah Lingkungan
Jum'at, 11 November 2022 - 12:00 WIB
loading...
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO/dok.Istimwa
A
A
A
BALI - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan teknologi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang masuk ke Indonesia harus modern dan ramah lingkungan. Hal tersebut dilakukan demi memastikan ambisi Indonesia mengimplementasikan program dekarbonisasi.
"Kita juga mendorong investasi hilirisasi pada EV, yang mana semuanya harus semua pakai energi baru dan terbarukan," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali Convention Center, Bali, Jumat (11/11/2022).
Baca Juga: Tembus Rp901 Triliun, Realisasi Investasi Non-Migas Lampui Target Jokowi
Bahlil membeberkan salah satu strategi pemerintah dalam mencapai hal itu dengan melarang ekspor produk tambang tertentu. Apalagi, total pemakaian EBT berdasarkan catatannya mencapai 25 persen dari total pemakaian listrik nasional.
Meski mendorong upaya penggunaan energi baru dan terbarukan, namun tidak lantas pemerintah melarang penggunaan batu bara. Sebab, ada beberapa sektor industri yang masih membutuhkan energi tambang tersebut dalam menjalankan usaha.
"Kita tidak bisa munafik. Juga ada bagian industri yang membutuhkan batu bara. Maksud saya, kita boleh bermain di gendang yang mereka buat tapi jangan mereka dikte untuk atur negara kita," tambah dia.
Baca Juga: Di Forum G20, Sri Mulyani Ungkap Strategi Indonesia Redam Inflasi Global
Soal kebijakan EBT sendiri, Bahlil memastikan teknologi yang digunakan harus benar-benar ramah lingkungan dan terbaru. Bukan teknologi lama yang kemudian dimodifikasi untuk dapat digunakan di Indonesia. "Investasi yang kita dorong untuk hilirisasi adalah betul-betul teknologi yang ramah dan kekinian. Jangan teknologi tahun 1970-an dibongkar terus taruh ke Indonesia, kemudian menghasilkan emisi banyak, kita tidak lagi," tegasnya.
"Kita juga mendorong investasi hilirisasi pada EV, yang mana semuanya harus semua pakai energi baru dan terbarukan," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali Convention Center, Bali, Jumat (11/11/2022).
Baca Juga: Tembus Rp901 Triliun, Realisasi Investasi Non-Migas Lampui Target Jokowi
Bahlil membeberkan salah satu strategi pemerintah dalam mencapai hal itu dengan melarang ekspor produk tambang tertentu. Apalagi, total pemakaian EBT berdasarkan catatannya mencapai 25 persen dari total pemakaian listrik nasional.
Meski mendorong upaya penggunaan energi baru dan terbarukan, namun tidak lantas pemerintah melarang penggunaan batu bara. Sebab, ada beberapa sektor industri yang masih membutuhkan energi tambang tersebut dalam menjalankan usaha.
"Kita tidak bisa munafik. Juga ada bagian industri yang membutuhkan batu bara. Maksud saya, kita boleh bermain di gendang yang mereka buat tapi jangan mereka dikte untuk atur negara kita," tambah dia.
Baca Juga: Di Forum G20, Sri Mulyani Ungkap Strategi Indonesia Redam Inflasi Global
Soal kebijakan EBT sendiri, Bahlil memastikan teknologi yang digunakan harus benar-benar ramah lingkungan dan terbaru. Bukan teknologi lama yang kemudian dimodifikasi untuk dapat digunakan di Indonesia. "Investasi yang kita dorong untuk hilirisasi adalah betul-betul teknologi yang ramah dan kekinian. Jangan teknologi tahun 1970-an dibongkar terus taruh ke Indonesia, kemudian menghasilkan emisi banyak, kita tidak lagi," tegasnya.
(nng)
Lihat Juga :
