KTT ASEAN Plus Three Fokus Bahas Atasi Krisis Pangan dan Resesi Ekonomi

JAKARTA - Memasuki hari keempat kunjungan kerja di Phnom Penh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN Plus Three (APT) yang digelar pada Sabtu (12/11/2022).



Lebih lanjut, KTT ASEAN Plus Three merupakan pertemuan antara pemimpin ASEAN ditambah dengan pemimpin RRT, Jepang, dan Republik Korea. Kerja sama APT sendiri telah dimulai sejak terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997 dan saat ini menjadi jangkar resilensi ekonomi di kawasan.

“APT-lah yang menyelamatkan kita dari krisis keuangan global 2008. Solidaritas dan kerja sama yang membuat ekonomi kawasan mampu bertahan. Sekarang kita kembali diuji dengan krisis global yang lebih dahsyat. Saya sangat percaya dengan spirit yang sama kita mampu menghadapi krisis saat ini,” ucap Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo juga menjelaskan setidaknya tiga fokus utama yang harus disiapkan oleh APT yakni terkait dengan penanganan krisis pangan, resesi ekonomi, serta stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan.

“Pertama, krisis pangan harus dihindari, mekanisme ketahanan pangan kawasan haru diperkuat, dan cadangan beras darurat APT harus ditingkatkan,” jelas Presiden Joko Widodo.

Lebih jauh, Presiden Joko Widodo menyampaikan langkah-langkah untuk penguatan mekanisme ketahanan pangan selain peningkatan cadangan beras darurat APT yakni terkait dengan teknologi produksi beras berkelanjutan yang mutlak diperlukan serta keharusan integrasi kapasitas produksi dengan sistem logistik anggota APT untuk mengamankan rantai pasok dan stabilisasi harga beras.

Dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebelumnya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa isu ketahanan pangan juga akan diangkat menjadi salah satu prioritas ekonomi pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi krisis pangan.

Terkait dengan langkah antisipasi resesi ekonomi di kawasan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa berbagai perangkat finansial anggota APT harus dijalankan dengan saling bersinergi, khususnya melalui Chiang Mai Initiative Multilateralisation. Juga ditekankan mengenai pentingnya penguatan infrastruktur keuangan nasional melalui koordinasi yang erat antar-lembaga keuangan dan bank sentral, peningkatan mobilisasi sumber daya domestik, dan kecermatan menjaga inflasi.

“Ketika ancaman krisis finansial, sinergi ini memungkinkan kita untuk peroleh early warning dan dukungan likuiditas,” jelas Presiden Joko Widodo.