Antisipasi Hambatan Pasar Dunia, Bagaimana Langkah BUMN?

JAKARTA - Upaya memasarkan komoditas asal Indonesia agar diterima pasar global tak selalu berjalan mulus, adakalanya dihadapkan pada hambatan atau kendala. Sebut saja komoditas sawit yang kerap dihadang kampanye hitam di pasar Eropa.

Guna mengatasi berbagai hambatan pemasaran komoditas Indonesia menembus pasar dunia, khususnya Uni Eropa, PT Surveyor Indonesia (Persero) atau PTSI meluncurkan platform Sustainable Jurisdiction Indicators (SJI).

“Sebagai agent of development, PTSI mendukung Bappenas dalam penerapan SJI,” ujar Direktur Utama PTSI M Haris Witjaksono, Rabu (16/11/2022).

Dia menilai Indonesia telah membuat langkah besar dalam transisi keberlanjutan, terutama di sektor komoditas, khususnya di bidang pangan dan pertanian. Dia percaya fokus pada SJI akan membawa manfaat bagi pemangku kepentingan, termasuk mereka yang berisiko tertinggal.

“Kuncinya sekarang adalah memperkuat dan mengomunikasikan kemajuan untuk memastikan bahwa kabupaten diakui dan dapat menunjukkan kinerjanya sejalan dengan persyaratan pasar global,” tuturnya.

SJI telah dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan sejalan dengan komitmen global Indonesia terhadap SDGs dan Perjanjian Perubahan Iklim Paris.

Pada awalnya SJI diterapkan pada produksi komoditas, tetapi kemudian dikembangkan ke pembangunan daerah yang lebih luas.

Senada, ahli ESG dan SDGs PTSI Martinus Nata menyatakan, SJI telah memasukkan kriteria proteksi area hutan, mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan, akses informasi publik, partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten, pendaftaran dan sertifikasi petani kecil, Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan lainnya.

“Ada 23 indikator SJI yang telah dikelompokkan ke dalam empat tema yaitu lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola. Setiap area tematik selaras dengan beberapa SDGs untuk memberikan kohesi dengan prioritas keberlanjutan global," ucapnya.

Platform data SJI memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan kabupaten berdasarkan 23 indikator. Berdasarkan kriteria tersebut, akan tampak mana saja kabupaten yang terdepan pada skala nasional dan kabupaten mana yang perlu bantuan untuk meningkatkan kinerja SDG-nya.