Jebakan Betmen Pinjol Jerat Mahasiswa IPB, BPKN Desak Pemerintah Tingkatkan Pengawasan

Berbagai permasalahanpun muncul karena kurangnya ketersediaan peraturan dan kebijakan yang menekankan kewajiban dan sanksi bagi pelaku usaha P2P lending dan literasi konsumen yang rendah. Dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen jasa pinjaman online, BPKN menilai pemerintah perlu membuat aturan yang lebih rinci.

Baca juga: Kreator OnlyFans Kini Bisa Jualan Merchandise Sebagai Sumber Cuan Baru

BPKN juga meminta pengawasan P2P lending legal maupun ilegal dilakukan lebih ketat. Selanjutnya sosialisasi dan penindakan terhadap P2P lending ilegal.