Pelaku Usaha Dukung Ketegasan PUPR Soal Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur
Rabu, 23 November 2022 - 22:05 WIB
loading...
Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan produk impor untuk infrastruktur tak ditoleransi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sudah tak lagi menoleransi produk impor digunakan dalam pembangunan infrastruktur di negeri ini. Informasi itu disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pembukaan 'Infrastructure Connect 2022' yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu hingga esok (23-24/11).
Baca juga: Investasi Rp30 Miliar, Perusahaan Ini Dukung Pengurangan Impor Alkes
“Pembangunan infrastruktur yang mandiri menggunakan produk dalam negeri. Kalau dulu mengutamakan produksi dalam negeri. Tapi yang sekarang perintahnya dilarang impor. Apalagi menggunakan APBN. Di APBN itu sudah lebih dari Rp400 triliun yang dibelanjakan dengan TKDN yang tinggi. Di Kementerian PUPR sendiri dari rata-rata Rp120 triliun per tahun, 80-90% adalah dengan TKDN. Dan itu saya jaga betul,” tegas Basuki .
Basuki berharap semua elemen yang terlibat untuk sama-sama memajukan industri konstruksi Tanah Air dengan nilai-nilai perjuangan dalam membangun Indonesia. Ia juga menekankan jajaran Kementerian PUPR tidak ada yang berani untuk main-main dengan arahan tersebut. Basuki bahkan mengancam akan menindak tegas jika ada jajarannya yang berani membelanjakan anggaran PU dengan barang non-TKDN.
Menanggapi ketegasan itu, Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi, sangat mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Kementerian PUPR yang terus mempersempit ruang gerak penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Menurutnya, penggunaan produk dengan TKDN tinggi dapat membantu memulihkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk karena pandemi.
Baca juga: Investasi Rp30 Miliar, Perusahaan Ini Dukung Pengurangan Impor Alkes
“Pembangunan infrastruktur yang mandiri menggunakan produk dalam negeri. Kalau dulu mengutamakan produksi dalam negeri. Tapi yang sekarang perintahnya dilarang impor. Apalagi menggunakan APBN. Di APBN itu sudah lebih dari Rp400 triliun yang dibelanjakan dengan TKDN yang tinggi. Di Kementerian PUPR sendiri dari rata-rata Rp120 triliun per tahun, 80-90% adalah dengan TKDN. Dan itu saya jaga betul,” tegas Basuki .
Basuki berharap semua elemen yang terlibat untuk sama-sama memajukan industri konstruksi Tanah Air dengan nilai-nilai perjuangan dalam membangun Indonesia. Ia juga menekankan jajaran Kementerian PUPR tidak ada yang berani untuk main-main dengan arahan tersebut. Basuki bahkan mengancam akan menindak tegas jika ada jajarannya yang berani membelanjakan anggaran PU dengan barang non-TKDN.
Menanggapi ketegasan itu, Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi, sangat mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Kementerian PUPR yang terus mempersempit ruang gerak penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Menurutnya, penggunaan produk dengan TKDN tinggi dapat membantu memulihkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk karena pandemi.
Lihat Juga :
