Pelaku Usaha Dukung Ketegasan PUPR Soal Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur
loading...
Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan produk impor untuk infrastruktur tak ditoleransi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sudah tak lagi menoleransi produk impor digunakan dalam pembangunan infrastruktur di negeri ini. Informasi itu disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pembukaan 'Infrastructure Connect 2022' yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu hingga esok (23-24/11).
“Pembangunan infrastruktur yang mandiri menggunakan produk dalam negeri. Kalau dulu mengutamakan produksi dalam negeri. Tapi yang sekarang perintahnya dilarang impor. Apalagi menggunakan APBN. Di APBN itu sudah lebih dari Rp400 triliun yang dibelanjakan dengan TKDN yang tinggi. Di Kementerian PUPR sendiri dari rata-rata Rp120 triliun per tahun, 80-90% adalah dengan TKDN. Dan itu saya jaga betul,” tegas Basuki .
Basuki berharap semua elemen yang terlibat untuk sama-sama memajukan industri konstruksi Tanah Air dengan nilai-nilai perjuangan dalam membangun Indonesia. Ia juga menekankan jajaran Kementerian PUPR tidak ada yang berani untuk main-main dengan arahan tersebut. Basuki bahkan mengancam akan menindak tegas jika ada jajarannya yang berani membelanjakan anggaran PU dengan barang non-TKDN.
Menanggapi ketegasan itu, Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi, sangat mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Kementerian PUPR yang terus mempersempit ruang gerak penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Menurutnya, penggunaan produk dengan TKDN tinggi dapat membantu memulihkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk karena pandemi.
“Dengan meningkatnya penggunaan produk-produk dalam negeri, otomatis industri juga ikut berkembang. Dampaknya pemulihan ekonomi nasional juga dapat segera terwujud,” terang Stephanus.
Untuk itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung upaya memajukan industri konstruksi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan membangun Indonesia. Tak hanya dengan menghadirkan produk-produk baja ringan yang sudah 100% buatan Indonesia, namun juga menerapkan green industries yang ramah lingkungan.
“Semangat juang untuk membangun Indonesia sudah kami tanamkan di Tatalogam Group sejak awal berdiri tahun 1994 silam. Kini, semangat dalam mengejar target 2050 zero emmision yang tengah kami tingkatkan. Saat ini ada tiga hal yang jadi fokus perhatian Tatalogam Group dalam mewujudkan green industries," jelas Stephanus.
Yang pertama adalah mengukur dan mengurangi karbon dioksida (CO2) yang dilepaskan ketika produksi. Yang kedua, lebih bijak dalam penggunaan energi. Caranya dengan melakukan penggantian dari energi konvensional dengan energi yang lebih lebih sustainable seperti tenaga surya ataupun angin. Dan yang terakhir adalah dengan pengelolaan limbah yang lebih baik.
Ia menerangkan, limbah baja sebenarnya 100% bisa didaur ulang. Namun yang harus tetap diperhatikan adalah transportasi dalam proses pemindahan limbah baja tersebut yang juga membutuhkan energi.
“Pengelolaan limbah baja ini juga perlu kita tingkatkan. Tahun ini bersama Kemenperin kita sudah menyusun rancangan standar industri hijau untuk baja lapis aluminium seng dan baja lapis seng. Dan diharapkan kalau sudah ada standarnya nanti kita punya satu ekosistem yang lebih sustainable menuju ke 2050 zero emission,” tutup Stephanus.
“Pembangunan infrastruktur yang mandiri menggunakan produk dalam negeri. Kalau dulu mengutamakan produksi dalam negeri. Tapi yang sekarang perintahnya dilarang impor. Apalagi menggunakan APBN. Di APBN itu sudah lebih dari Rp400 triliun yang dibelanjakan dengan TKDN yang tinggi. Di Kementerian PUPR sendiri dari rata-rata Rp120 triliun per tahun, 80-90% adalah dengan TKDN. Dan itu saya jaga betul,” tegas Basuki .
Basuki berharap semua elemen yang terlibat untuk sama-sama memajukan industri konstruksi Tanah Air dengan nilai-nilai perjuangan dalam membangun Indonesia. Ia juga menekankan jajaran Kementerian PUPR tidak ada yang berani untuk main-main dengan arahan tersebut. Basuki bahkan mengancam akan menindak tegas jika ada jajarannya yang berani membelanjakan anggaran PU dengan barang non-TKDN.
Menanggapi ketegasan itu, Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi, sangat mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Kementerian PUPR yang terus mempersempit ruang gerak penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Menurutnya, penggunaan produk dengan TKDN tinggi dapat membantu memulihkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk karena pandemi.
“Dengan meningkatnya penggunaan produk-produk dalam negeri, otomatis industri juga ikut berkembang. Dampaknya pemulihan ekonomi nasional juga dapat segera terwujud,” terang Stephanus.
Untuk itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung upaya memajukan industri konstruksi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan membangun Indonesia. Tak hanya dengan menghadirkan produk-produk baja ringan yang sudah 100% buatan Indonesia, namun juga menerapkan green industries yang ramah lingkungan.
“Semangat juang untuk membangun Indonesia sudah kami tanamkan di Tatalogam Group sejak awal berdiri tahun 1994 silam. Kini, semangat dalam mengejar target 2050 zero emmision yang tengah kami tingkatkan. Saat ini ada tiga hal yang jadi fokus perhatian Tatalogam Group dalam mewujudkan green industries," jelas Stephanus.
Yang pertama adalah mengukur dan mengurangi karbon dioksida (CO2) yang dilepaskan ketika produksi. Yang kedua, lebih bijak dalam penggunaan energi. Caranya dengan melakukan penggantian dari energi konvensional dengan energi yang lebih lebih sustainable seperti tenaga surya ataupun angin. Dan yang terakhir adalah dengan pengelolaan limbah yang lebih baik.
Ia menerangkan, limbah baja sebenarnya 100% bisa didaur ulang. Namun yang harus tetap diperhatikan adalah transportasi dalam proses pemindahan limbah baja tersebut yang juga membutuhkan energi.
“Pengelolaan limbah baja ini juga perlu kita tingkatkan. Tahun ini bersama Kemenperin kita sudah menyusun rancangan standar industri hijau untuk baja lapis aluminium seng dan baja lapis seng. Dan diharapkan kalau sudah ada standarnya nanti kita punya satu ekosistem yang lebih sustainable menuju ke 2050 zero emission,” tutup Stephanus.
(uka)
Lihat Juga :
