Menakar Siapa Paling Tepat Mengawasi Koperasi, OJK atau Kemenkop UKM?

Andy menyebut koperasi memiliki nilai local wisdom yang kental. Yakni erat kaitannya dengan nilai kekeluargaan dan humanis. Dimana relasi antar anggota bersifat tidak kaku. Ini berbeda dengan lembaga Bank yang memakai pendekatan murni bisnis sehingga kaku dan hitam putih.

OJK, lanjutnya, yang biasa mengawasi Bank, pendekatan pengawasannya pasti tegas, kaku, dan hitam putih. Padahal koperasi wataknya adalah kekeluargaan. Pendekatan ala OJK ini tentu tak dapat diterapkan kepada koperasi.

"Jika OJK dipaksa mengawasi koperasi, lambat laut koperasi bisa bisa mati. Apalagi pendekatan OJK pasti pendekatan pidana yang tak cocok bagi koperasi. Koperasi lebih menekankan pendekatan humanis," tegasnya.

Dengan demikian, Andy secara tegas menolak koperasi ke depan akan diawasi OJK. Jika ini terjadi, artinya koperasi sebagai simbol ekonomi kerakyatan dapat tergerus eksistensinya.

Baca Juga: Tantangan Koperasi di Tengah Pandemi

Sejalan dengan Andy, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira juga tak sepakat koperasi diawasi OJK. Bhima menyatakan baiknya koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini sejalan dengan tupoksi kementerian lembaga tersebut.

"Nantinya Kemenkop UKM dapat memaksimalkan sisi SDM dan anggarannya agar dapat menjalankan perannya mengawasi koperasi," ujarnya.

Bhima menyebut koperasi memiliki karakteristik berbeda dengan jasa keuangan lain seperti Bank. Dimana berfokus pada skala mikro dan keuangan kecil. Adapun yang diawasi OJK adalah jasa keuangan yang berskala besar seperti Bank.