Ternyata, Serapan Anggaran untuk Bantalan Sosial Belum Separuhnya

JAKARTA - Kementerian Keuangan telah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp5,5 triliun, atau 17,3% dari pagu Rp31,80 trilin. Sedangkan dana Kartu Prakerja yang telah dicairkan senilai Rp2,4 triliun atau 12,1% dari pagu Rp20 triliun.

Sedangkan, anggaran perlindungan sosial untuk penanganan pandemi COVID-19 mencapai Rp72,5 triliun. Data itu hingga 30 Juni 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan catatan tersebut maka realisasi anggaran yang dicarikan untuk perlindungan sosial telah mencapai 35,6% dari pagu anggaran yang sebesar Rp203,9 triliun.

"Belum 100%. Karena 100% Desember, Pak, tiap bulannya kami bayarkan," kata Sri di di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Kamis (9/7/2020). ( Baca juga: Redenominasi Rupiah, Sri Mulyani: Saya Paham Kenapa Anda Heboh )

Dia merinci, paling banyak yang telah dicairkan pemerintah berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH), yakni Rp24,1 triliun. Angka itu 64,4% dari pagu yang diteteapkan sebesar Rp37,4 triliun.

"Untuk PKH juga sudah dilakukan eksekusi per bulannya. Ini bantuan tunai bersyarat untuk 10 juta masyarakat," tegasnya.

Adapun untuk bantuan sosial (bansos) tunai Rp15,6 triliun atau 48% dari pagu Rp32,4 triliun. Diikuti kartu sembako yang telah cair Rp20,5 triliun atau 47% dari pagu Rp43,6 triliun.

Kemudian untuk diskon listrik telah dicairkan Rp3,1 triliun atau 44,9% dari pagu Rp6,9 triliun. Sementara itu, bansos sembako cair Rp1,4 triliun atau 20,1% dari pagu Rp6,8 triliun.