Mudahkan Pelayanan Publik, Ganjar Targetkan 100% MPP di Jateng Segera Selesai

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menargetkan seluruh Kabupaten dan kota di wilayahnya segera memiliki mal pelayanan publik (MPP). Sampai saat ini, sudah ada 21 MPP ditambah dengan mal pelayanan publik milik provinsi.

"Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen," kata Ganjar usai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Wakil Presiden, Senin (5/12/2022).

Ganjar mengatakan saat ini sudah ada 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya berada di Jawa Tengah. Artinya, tinggal 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih belum memiliki MPP. "Tentu ini bagian dari PR reformasi birokrasi kita yang mesti diselesaikan oleh daerah," ujar Ganjar.



Menurutnya, semakin banyak MPP yang terbangun, maka kualitas pelayanan akan semakin baik. Namun, keberadaan MPP dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal.Gubernur berambut putih itu menargetkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki MPP.

"Tapi itu nanti nggak cukup, loh. Jangan sampai terjebak hanya bangunannya saja, hanya mengumpulkan saja mall pelayanan publik. Tapi harus memudahkan, menggampangkan orang untuk terlayani. Dan yang kedua harus berpindah ke sistem yang sekali lagi, yang mesti didigitalkan," jelasnya.

Berdasarkan laporan, MPP di Jawa Tengah tersebar di sejumlah wilayah di antaranya Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang dan Cilacap. Selain itu MPP Pemprov Jawa Tengah.

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin secara khusus menyampaikan 5 arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat. "Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital," ujar Wapres.

Yang kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). "Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital," tuturnya.



Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskal rendah harus mendapatkan perhatian lebih melalui tambahan anggaran. "Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah," jelas Wapres.

Selanjutnya, bagi para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun. "Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP," ungkap Wapres.