DPR Pertanyakan Target Kemiskinan dalam RUU APBN-P

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI siang ini menggelar rapat dengan pemerintah Indonesia guna membahas soal RUU APBN-P 2015. Turut hadir dalam rapat ini Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin serta beberapa utusan dari Bappenas.

Dalam rapat ini, Anggota Banggar Wayan Koster menanyakan target penurunan kemiskinan dan pengangguran yang tak masuk akal dalam RUU APBN-P 2015. Untuk target penurunan kemiskinan dan pengangguran juga tidak jauh berbeda dengan realita yang dilakukan mantan Presiden SBY.

"Kita bandingkan dengan belanja modal di 2015 ini, naik 100%. Harusnya ada dampak signifikan. Kalau kita melihat belanja modal dampak penurunan kemiskinan kurang nyambung," katanya di ruang rapat Banggar, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Dalam rancangan APBN-P 2015, pemerintah sudah memberikan target angka kemiskinan menjadi 10,3% dan angka pengangguran menjadi 5,6%. Angka ini turun dari capain 2014, sebesar 10,96% dan angka pengangguran 5,94%.

"Turunnya kecil. Kalau enggak signifikan nanti APBN gagal. Ini belanja modal sudah naik, harusnya signifikan," tegas dia.

Selain itu, jika dibandingkan 2012, angka kemiskinan berada di 11,96% dan turun menjadi 11,37% di 2013. Kemudian angka pengangguran di 2012 mencapai 6,24 dan turun menjadi 6,17 di 2013.

"Penurunan kemiskinan 10,96% (2014) itu 1,6%. Tapi 2014 ke 2015 turun cuma 0,6% dengan belanja modal meningkat. Bandingkan dengan belanja modal tahun itu. 2015 belanja modal naik 100% punya dampak harus signifikan kemiskinan dan tingkat pengangguran," tutup Wayan.