Gelombang Desakan Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Diundur Makin Besar

“Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” tukasnya.

Sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan ODOL ini. Tapi, katanya, ketika industri sudah melakukan perencanaan-perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi Covid-19 yang memukul industri kita secara luar biasa.

“Kita tahu efeknya juga sampai saat ini masih terasa dan industri masih dalam tahap pemulihan dari kehilangan yang cukup banyak di awal 2020 lalu,” tuturnya.

Karenanya, dia berharap penerapan Zero ODOL ini dapat diimplementasikan secara serentak dengan pemilihan target sektor secara bertahap. Ia menekankan, tetap mendukung penerapannya, namun akan perlu dilakukan pemilihan dari sektor, dan sektor itu dilakukan secara bertahap.

“Maka besar harapan kami jika Zero ODOL ini dilakukan tentunya dengan persiapan yang lebih sempurna. Industrinya juga agar dapat disiapkan dulu baru mungkin dapat dilaksanakan Zero ODOL ini,” cetusnya.

Para pelaku industri dan pengemudi truk juga menyampaikan suara serupa, yaitu meminta Kemenhub untuk menunda pelaksanaan Zero ODOL ini. Saat menjadi penanggap di webinar ini, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rachmat Hidayat menyampaikan, perlu adanya penyelesaian permasalahan Zero ODOL ini secara komprehensif dan berkesinambungan.

Menurutnya, penerapan Zero ODOL di tahun 2023 itu sangat berat untuk dilakukan. “Karenanya kebijakan ini kalau bisa ditunda pelaksanaannya di 2023 nanti. Namun, dalam meminta penundaan itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Kami akan melakukan pengaturan kendaraan, kemudian memodifikasi kendaraan kita agar bisa menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan daya angkutnya dan sebagainya sesuai aturan,” tukasnya.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto juga meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL ini hingga tahun 2025 mendatang. Bila diterapkan awal Januari 2023 kenaikan harga keramik tidak dapat dihindari, karena biaya transportasi menyumbang 25% dari harga keramik. Hal ini akan berdampak juga pada harga properti dan perumahan rakyat

Sekretaris Jenderal DPP Organda, Ateng Aryono mengatakan, semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan Zero ODOL ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Budi Saputra menyampaikan mendukung kebijakan Zero ODOL ini.