Gelombang Desakan Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Diundur Makin Besar
Minggu, 18 Desember 2022 - 06:22 WIB
loading...
Gelombang desakan yang meminta agar pelaksanaan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2023 diundur semakin besar, berikut alasannya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Komisi V DPR RI, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), para pelaku industri, dan pengemudi truk meminta agar pelaksanaan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2023 diundur. Mereka beralasan belum adanya kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana untuk menopang pelaksanaan Zero ODOL.
Baca Juga: Niat Bersama Menertibkan Truk ODOL
Hal ini terungkap dalam sebuah webinar dengan topik "Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Perlu Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial?" yang diselenggarakan Orbit Indonesia di Jakarta. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sudewo yang menjadi salah satu pembicara dalam acara ini mengatakan, pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang.
Menurutnya hal itu terlihat dari masih banyaknya keberatan dari para stakeholder yang merasa belum siap untuk melaksanakan Zero ODOL pada 2023. "Saya melihat Kemenhub belum melakukan survei detail terhadap dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini," ujarnya.
Dia mengutarakan, Kemenhub sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL ini. Kemenhub juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah, belum memperhitungkan kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL.
"Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang. Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus,” ungkapnya.
Baca Juga: Indonesia Target Bebas Truk Odol 1 Januari 2023
Dari sisi ekonomi, dia juga belum melihat Kemenhub mempertimbangkan akan terjadinya kenaikan barang akibat kebijakan Zero ODOL yang diterapkan itu yang secara otomatis akan menaikkan angka inflasi.
“Jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi risiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi risiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin, Binoni Tio A. Napitupulu yang menegaskan, bahwa kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5%. Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL, namun untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.
Baca Juga: Niat Bersama Menertibkan Truk ODOL
Hal ini terungkap dalam sebuah webinar dengan topik "Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Perlu Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial?" yang diselenggarakan Orbit Indonesia di Jakarta. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sudewo yang menjadi salah satu pembicara dalam acara ini mengatakan, pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang.
Menurutnya hal itu terlihat dari masih banyaknya keberatan dari para stakeholder yang merasa belum siap untuk melaksanakan Zero ODOL pada 2023. "Saya melihat Kemenhub belum melakukan survei detail terhadap dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini," ujarnya.
Dia mengutarakan, Kemenhub sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL ini. Kemenhub juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah, belum memperhitungkan kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL.
"Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang. Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus,” ungkapnya.
Baca Juga: Indonesia Target Bebas Truk Odol 1 Januari 2023
Dari sisi ekonomi, dia juga belum melihat Kemenhub mempertimbangkan akan terjadinya kenaikan barang akibat kebijakan Zero ODOL yang diterapkan itu yang secara otomatis akan menaikkan angka inflasi.
“Jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi risiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi risiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin, Binoni Tio A. Napitupulu yang menegaskan, bahwa kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5%. Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL, namun untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.
Lihat Juga :
