Kemenkeu Minta Pemda Segera Eksekusi Anggaran Transfer ke Daerah
Senin, 19 Desember 2022 - 18:07 WIB
loading...
Kementerian Keuangan meminta anggaran transfer ke daerah segera direalisasikan. FOTO/dok.Kemenkeu
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dioptimalkan sebagai instrumen melindungi masyarakat. Hal itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penyaluran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023.
"Kita mempercepat penyerahan DIPA supaya bisa segera dapat dieksekusi dan waktu pelaksanaan menjadi semakin panjang dalam tahun bersangkutan. Target kita yang pertama mendorong bagaimana setiap K/L dapat segera mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di dalam DIPA masing-masing," ujar Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Made Arya Wijaya, di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Baca Juga: Masalah Klasik Penyerapan Anggaran Daerah
Target kedua, lanjut Made, untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan pada 2023 oleh tiap satuan kerja yang ada di K/L. Total belanja negara yang disepakati dalam APBN mencapai Rp3.061,2 triliun, terdiri atas Rp2.246,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp814,7 triliun untuk transfer ke daerah.
Ketika transfer ke daerah sudah diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota harapannya percepatan dari eksekusi anggaran juga bisa dilakukan mulai di awal tahun. "Yang kita harapkan sebenarnya ketika DIPA sudah diserahkan lebih awal, ya ayo segera, sehingga manfaat dari belanja APBN itu semakin cepat juga dirasakan oleh masyarakat," ungkap Made.
Selain itu, Made menuturkan bahwa Kementerian Keuangan juga terus mendorong pemerataan penyerapan. Ditjen Perbendaharaan yang ada di daerah sangat aktif memberikan pendampingan kepada setiap satuan kerja yang ada di wilayahnya ketika mereka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sehingga di dalam pencairan anggarannya tidak terjadi kendala.
"Di sisi lain, pemerintah juga mendorong bagaimana proses pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin dilakukan melalui e-katalog. Proses transaksinya langsung bisa dilakukan, jadi tidak ada lagi proses tender yang butuh sampai 3 bulan atau mungkin terjadi gagal lelang," ujar Made.
Baca Juga: Beban Utang Rakyat AS Menumpuk, Defisit Anggaran Bengkak Jadi Rp3.884 Triliun
Made menekankan, APBN 2023 bernuansa optimistis tapi juga waspada. Optimistis lantaran berbagai indikator menunjukkan bahwa geliat ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara lain masih berada di arah positif. Sementara, waspada karena pemerintah terus memitigasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan. "Jadi, mudah-mudahan ekonomi tetap tumbuh positif," tutup Made Arya.
"Kita mempercepat penyerahan DIPA supaya bisa segera dapat dieksekusi dan waktu pelaksanaan menjadi semakin panjang dalam tahun bersangkutan. Target kita yang pertama mendorong bagaimana setiap K/L dapat segera mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di dalam DIPA masing-masing," ujar Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Made Arya Wijaya, di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Baca Juga: Masalah Klasik Penyerapan Anggaran Daerah
Target kedua, lanjut Made, untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan pada 2023 oleh tiap satuan kerja yang ada di K/L. Total belanja negara yang disepakati dalam APBN mencapai Rp3.061,2 triliun, terdiri atas Rp2.246,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp814,7 triliun untuk transfer ke daerah.
Ketika transfer ke daerah sudah diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota harapannya percepatan dari eksekusi anggaran juga bisa dilakukan mulai di awal tahun. "Yang kita harapkan sebenarnya ketika DIPA sudah diserahkan lebih awal, ya ayo segera, sehingga manfaat dari belanja APBN itu semakin cepat juga dirasakan oleh masyarakat," ungkap Made.
Selain itu, Made menuturkan bahwa Kementerian Keuangan juga terus mendorong pemerataan penyerapan. Ditjen Perbendaharaan yang ada di daerah sangat aktif memberikan pendampingan kepada setiap satuan kerja yang ada di wilayahnya ketika mereka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sehingga di dalam pencairan anggarannya tidak terjadi kendala.
"Di sisi lain, pemerintah juga mendorong bagaimana proses pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin dilakukan melalui e-katalog. Proses transaksinya langsung bisa dilakukan, jadi tidak ada lagi proses tender yang butuh sampai 3 bulan atau mungkin terjadi gagal lelang," ujar Made.
Baca Juga: Beban Utang Rakyat AS Menumpuk, Defisit Anggaran Bengkak Jadi Rp3.884 Triliun
Made menekankan, APBN 2023 bernuansa optimistis tapi juga waspada. Optimistis lantaran berbagai indikator menunjukkan bahwa geliat ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara lain masih berada di arah positif. Sementara, waspada karena pemerintah terus memitigasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan. "Jadi, mudah-mudahan ekonomi tetap tumbuh positif," tutup Made Arya.
(nng)
Lihat Juga :
