Sebut OTT KPK Kurang Efektif Basmi Korupsi, Luhut Tekankan Digitalisasi
Selasa, 20 Desember 2022 - 15:10 WIB
loading...
Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membasmi tindak kejahatan korupsi dengan metode Operasi Tangkap Tangan (OTT) kurang efektif.
"Kita enggak usah bicara korupsi ke mana-mana dulu lah, OTT segala macam itu. OTT kan jelek buat kita," tukasnya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Menurut dia, dalam memberantas korupsi perlu adanya sistem yang efektif. Luhut menyontohkan, dalam pengadaan barang kebutuhan di instansi pemerintah dan BUMN, terdapat sistem E-katalog yang dapat meminimalisasi atau mencegah tindak korupsi.
Baca juga: OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, KPK Sita Uang Miliaran Rupiah
Manfaat lainnya adalah meningkatkan perekonomian Indonesia, terlebih lagi bagi para pelaku UMKM yang menjajakan barangnya di E-katalog.
"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main. Dan kalau semua sudah digital, tidak akan ada lagi OTT," tandas purnawirawan jenderal TNI itu.
Baca juga: Ungkap Cara Dapatkan Investasi Rp1.600 Triliun, Luhut: Dari Kantong Kiri ke Kantong Kanan
Lebih lanjut Luhut menegaskan pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai salah satu upaya memajukan Indonesia.
“Kalau negeri kita ingin maju, kuncinya bukan di investasi, tapi dari penggunaan produk dalam negeri ini,” tandas menteri asal Sumatera Utara.
"Kita enggak usah bicara korupsi ke mana-mana dulu lah, OTT segala macam itu. OTT kan jelek buat kita," tukasnya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Menurut dia, dalam memberantas korupsi perlu adanya sistem yang efektif. Luhut menyontohkan, dalam pengadaan barang kebutuhan di instansi pemerintah dan BUMN, terdapat sistem E-katalog yang dapat meminimalisasi atau mencegah tindak korupsi.
Baca juga: OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, KPK Sita Uang Miliaran Rupiah
Manfaat lainnya adalah meningkatkan perekonomian Indonesia, terlebih lagi bagi para pelaku UMKM yang menjajakan barangnya di E-katalog.
"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main. Dan kalau semua sudah digital, tidak akan ada lagi OTT," tandas purnawirawan jenderal TNI itu.
Baca juga: Ungkap Cara Dapatkan Investasi Rp1.600 Triliun, Luhut: Dari Kantong Kiri ke Kantong Kanan
Lebih lanjut Luhut menegaskan pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai salah satu upaya memajukan Indonesia.
“Kalau negeri kita ingin maju, kuncinya bukan di investasi, tapi dari penggunaan produk dalam negeri ini,” tandas menteri asal Sumatera Utara.
(ind)
Lihat Juga :
