Tahan Kenaikan Harga Pertamax, Pemerintah Guyur Pertamina Rp10 Triliun

Selasa, 03 Januari 2023 - 13:35 WIB
loading...
Tahan Kenaikan Harga Pertamax, Pemerintah Guyur Pertamina Rp10 Triliun
Pemerintah tombok puluhan triliun akibat menahan harga Pertamax tahun lalu. FOTO/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintah tombok Rp10 triliun akibat menahan kenaikan harga Pertamax tahun lalu. Mengingat awal tahun lalu, harga minyak dunia meningkat pesat hingga menembus USD100 per barel.

"Presiden Jokowi memerintahkan kita semua, ketika harga bahan bakar itu naik, Pertamina nggak menaikkan harga padahal BBM mengikuti harga pasar. Dari bulan Januari sampai Agustus, itu kurang lebih pemerintah membantu melalui Pertamina kurang lebih Rp10 triliun," papar Erick saat ditemui di SPBU Pertamina di Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Lihat SINDOgrafis: Mulai 3 Desember Jam 14.00 WIB Harga Pertamax Turun

Erick menerangkan, kenaikan harga minyak dunia turut berpengaruh pada harga jual BBM non subsidi yang dijual Pertamina karena formulasinya mengikuti harga pasar.

Dia menyebut harga minyak dunia sempat menyentuh level USD87 per barel, dan berangsur turun hingga USD79 per barel. Sehingga penyesuaian harga perlu dilakukan untuk produk BBM non subsidi.

"Ini BBM harga pasar loh sebenarnya, jadi bukan BBM yang dibantu pemerintah dengan subsidi. Itu pun pemerintah melalui Pertamina membantu sampai Rp 10 triliun dari Januari sampai Agustus baru ada kenaikan," terangnya.



Melihat penurunan harga minyak dunia, Erick mengaku menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati guna merumuskan harga jual terbaru BBM non subsidi.

"Nah, sekarang harga minyak dunia turun ke USD79 per barel karena itu kemarin, sebelum tahun baru, kami rapat tiga menteri. Ada bu Menkeu, pak Menteri ESDM, saya, bu Nicke diundang waktu itu, untuk memproyeksikan bagaimana harga BBM yang pasar, yang bukan dibantu pemerintah," jelasnya.

(nng)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2327 seconds (0.1#10.140)