Subsidi Logistik Bukan Solusi untuk Tekan Tingginya Harga Pangan
loading...
Kebijakan subsidi logistik untuk transportasi pangan dinilai tidak menyelesaikan persoalan tingginya harga pangan. Ilustrasi foto/MPI/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi logistik untuk transportasi pangan menuai kritikan dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
Peneliti CIPS Mukhammad Faisol Amir menilai kebijakan tersebut hanya jangka pendek dan tidak menyelesaikan persoalan tingginya harga pangan.
“Memitigasi tingginya harga pangan dengan subsidi logistik tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Pemerintah perlu menyasar solusi jangka panjang yang lebih efektif,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (13/1/2023).
Dia tak menampik bahwa kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi logistik pangan dapat membantu untuk mengurangi beban kenaikan harga pangan pada level konsumen, sehingga harga akan cenderung stabil.
Namun, Faisol bilang, perlu diingat bahwa kebijakan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek, mengingat masih banyak pekerjaan rumah dalam persoalan logistik di Indonesia.
Oleh karena itu, kebijakan subsidi logistik juga tidak bisa dilakukan terus-menerus, selain membebani anggaran pemerintah, terlebih Kementerian Perdagangan menginstruksikan kontribusi pemerintah daerah dari dana APBD sebesar 2%, akan menimbulkan masalah lain.
"Misalnya, daerah-daerah dengan APBD kecil akan cenderung memilih menyuplai bahan makanan dengan ongkos logistik yang lebih murah," tuturnya.
Konsekuensinya, diversifikasi pangan akan sulit dicapai dan hal ini dapat memicu kelangkaan pada komoditas-komoditas tertentu di daerah-daerah yang tidak menjadi sentra produksi.
Padahal, diversifikasi pangan memungkinkan konsumen mengakses berbagai komoditas pangan dan hal ini diharapkan turut serta dalam memperbaiki status gizi konsumen dalam jangka panjang.
Lebih lanjut Faisol menjelaskan, struktur harga pangan di Indonesia dipengaruhi oleh biaya logistik yang masih cukup besar. Tercatat, biaya logistik pangan di Indonesia menyumbang hingga 41% dari total harga pangan di level konsumen, terutama untuk bahan makanan impor. "Hal ini tentu menjadi kendala aksesibilitas bagi masyarakat terhadap makanan yang terjangkau dan berkualitas," pungkasnya.
Peneliti CIPS Mukhammad Faisol Amir menilai kebijakan tersebut hanya jangka pendek dan tidak menyelesaikan persoalan tingginya harga pangan.
“Memitigasi tingginya harga pangan dengan subsidi logistik tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Pemerintah perlu menyasar solusi jangka panjang yang lebih efektif,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (13/1/2023).
Dia tak menampik bahwa kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi logistik pangan dapat membantu untuk mengurangi beban kenaikan harga pangan pada level konsumen, sehingga harga akan cenderung stabil.
Namun, Faisol bilang, perlu diingat bahwa kebijakan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek, mengingat masih banyak pekerjaan rumah dalam persoalan logistik di Indonesia.
Oleh karena itu, kebijakan subsidi logistik juga tidak bisa dilakukan terus-menerus, selain membebani anggaran pemerintah, terlebih Kementerian Perdagangan menginstruksikan kontribusi pemerintah daerah dari dana APBD sebesar 2%, akan menimbulkan masalah lain.
"Misalnya, daerah-daerah dengan APBD kecil akan cenderung memilih menyuplai bahan makanan dengan ongkos logistik yang lebih murah," tuturnya.
Konsekuensinya, diversifikasi pangan akan sulit dicapai dan hal ini dapat memicu kelangkaan pada komoditas-komoditas tertentu di daerah-daerah yang tidak menjadi sentra produksi.
Padahal, diversifikasi pangan memungkinkan konsumen mengakses berbagai komoditas pangan dan hal ini diharapkan turut serta dalam memperbaiki status gizi konsumen dalam jangka panjang.
Lebih lanjut Faisol menjelaskan, struktur harga pangan di Indonesia dipengaruhi oleh biaya logistik yang masih cukup besar. Tercatat, biaya logistik pangan di Indonesia menyumbang hingga 41% dari total harga pangan di level konsumen, terutama untuk bahan makanan impor. "Hal ini tentu menjadi kendala aksesibilitas bagi masyarakat terhadap makanan yang terjangkau dan berkualitas," pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
