Ungkap 2 Masalah Besar Investasi, Jokowi: Problem Bagi Separuh Daerah di Indonesia
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, terdapat dua masalah besar Investasi yang masih terjadi pada sebagian besar daerah di Indonesia. Foto/Dok
A
A
A
BOGOR - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkapkan, terdapat dua masalah besar Investasi di daerah-daerah, dimana salah satunya yakni terkait dengan tata ruang. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor
"Tata ruang, menjadi problem besar investasi kita. Kalau sekarang namanya kesesuaian KKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)," ujar Presiden Jokowi, Selasa (17/1/2023).
"KKPR ini mengenai tata ruang. Ini menjadi problem bagi separuh daerah, separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya sehingga saya minta di sini ada ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini," tambahnya.
Masalah kedua, kata Jokowi, yakni terkait dengan izin mendirikan bangunan. Dirinya mengomentari banyaknya perubahan nama IMB, padahal yang dibutuhkan kecepatan dalam memprosesnya.
"Kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG, persetujuan bangunan gedung. Namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu, dua kata itu cukup lah. Izin gedung. Udah. Dulu IMB izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Haduh. Izin gedung gitu aja udah rampung. Yang paling penting bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat gitu," kata Jokowi.
Dua masalah besar tersebut, kata Jokowi, harus diselesaikan dengan kecepatan. Dirinya meminta kepada Kepala daerah hingga DPRD untuk segera diselesaikan dan tidak menunda-nunda.
"Karena kita tahu investasi yang ada di negara kita saat ini sudah 53% itu berada di luar Jawa. Ini bagus sekali pemerataan terjadi karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa sehingga investasi itu menuju keluar Jawa. Sangat bagus untuk pemerataan kita," ungkapnya.
"Tata ruang, menjadi problem besar investasi kita. Kalau sekarang namanya kesesuaian KKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)," ujar Presiden Jokowi, Selasa (17/1/2023).
"KKPR ini mengenai tata ruang. Ini menjadi problem bagi separuh daerah, separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya sehingga saya minta di sini ada ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini," tambahnya.
Masalah kedua, kata Jokowi, yakni terkait dengan izin mendirikan bangunan. Dirinya mengomentari banyaknya perubahan nama IMB, padahal yang dibutuhkan kecepatan dalam memprosesnya.
"Kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG, persetujuan bangunan gedung. Namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu, dua kata itu cukup lah. Izin gedung. Udah. Dulu IMB izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Haduh. Izin gedung gitu aja udah rampung. Yang paling penting bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat gitu," kata Jokowi.
Dua masalah besar tersebut, kata Jokowi, harus diselesaikan dengan kecepatan. Dirinya meminta kepada Kepala daerah hingga DPRD untuk segera diselesaikan dan tidak menunda-nunda.
"Karena kita tahu investasi yang ada di negara kita saat ini sudah 53% itu berada di luar Jawa. Ini bagus sekali pemerataan terjadi karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa sehingga investasi itu menuju keluar Jawa. Sangat bagus untuk pemerataan kita," ungkapnya.
(akr)
Explore More