Jepang Cairkan Rp15,7 Triliun untuk Infrastruktur Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Jepang secara resmi menandatangani pencairan pinjaman senilai 140,051 miliar yen atau sekitar Rp15,7 triliun kepada pemerintah Indonesia. Utang tersebut digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur.

Dalam kesepakatan yang ditandantangani Jumat (27/11/2015), Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki memberikan bantuan pinjaman melalui Direktur Jenderal Asia-Pasifik Kementerian Luar Negeri Yuri Thamrin.

Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2015 lalu.

"Pemberian pinjaman diberikan agar Jepang bisa lebih berpartisipasi dalam membiayai proyek infrastruktur di Indonesia," ujar Konselor Ekonomi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Takuro Tasaka di kantornya, Jalan MH Thamrin.

Takuro merinci pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai tiga proyek infrastruktur. Pertama, proyek kereta massal bawah tanah (mass rapid transit atau MRT) seksi I jalur Timur-Barat senilai 1,92 miliar yen dengan bunga 0,01%/tahun dan masa pengembalian 25 tahun.

"Proyek ini diharapkan bisa berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas angkutan penumpang, mengatasi kemacetan lalu lintas, memperbaiki iklim investasi dan kondisi perubahan iklim," terangnya.

Kedua, kata Takuro, untuk membiayai proyek MRT seksi II jalur selatan-utara senilai 75,22 miliar yen dengan bunga 0,1%/tahun dan masa pengembalian 40 tahun.

Ketiga, adalah proyek transmisi listrik Jawa-Sumatera dengan nilai investasi 62,91 miliar yen dengan bunga 1,4%/tahun dan masa pengembalian 25 tahun.

"Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem pasokan tenaga listrik melalui pembangunan transmisi dan stasiun konverter AC/DC di sistem Jawa-Bali dan Sumatera," jelasnya.

Takuro berharap pinjaman ini akan mempererat hubungan kedua negara setelah pemimpin kedua negara kembali bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 20 November lalu. Dia juga mengharapkan pemerintah Jepang bisa terlibat lebih jauh dalam upaya pemerintah mendongkrak pembangunan infrastruktur di Indonesia.