Berisiko, Pemerintah Dinilai Terlalu Agresif Danai Pembangunan dengan Utang

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2021 meningkat 3,7% menjadi USD423,1 miliar (setara Rp6.008 triliun pada kurs Rp14.189 per USD). Menggelembungnya utang tersebut disebabkan naiknya pertumbuhan utang luar negeri di sektor publik dan swasta.

Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar USD205,5 miliar atau naik 4,1% secara tahunan pada kuartal III 2021. Struktur utang Indonesia diklaim tetap sehat, karena tetap didominasi oleh utang berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2% dari total utang.



Namun, Ekonom CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira tak sependapat. Dia menilai bengkaknya utang luar negeri itu perlu diwaspadai. Pertumbuhan utang pemerintah yang lebih tinggi dari utang swasta pun menurutnya menunjukkan bahwa pemerintah terlalu agresif mendanai pembangunan dengan utang.

"Kalau utang pemerintah di periode yang sama naiknya 4,1%, sementara swasta cuma 0,2% maka ini pertanda pemerintah terlalu agresif mendanai pembangunan dengan utang," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin (15/11/2021).

Bhima juga menggarisbawahi pertumbuhan utang riil sektor publik dengan riil ekonomi yang menurutnya tidak selaras. Buktinya, dengan utang jumbo, pertumbuhan ekonomi di kuartal III hanya mencapai 3,51%.

"Ini menunjukkan, peningkatan utang kurang berkualitas. Kalau utangnya produktif dan benar benar dibelanjakan untuk keperluan industrialisasi, konektivitas antarwilayah, penurunan biaya logistik maka bisa tercermin ke ekonomi," tandasnya.

Soal klaim terkendalinya utang luar negeri tersebut, Bhima menilai Indonesia tidak berkaca pada krisis utang di negara lain. Utang jangka panjang, tegas dia, tidak menjamin risiko default-nya juga rendah.



"Kalau utang jangka panjang bertambah tapi kemampuan bayarnya rendah, default risk tetap besar. Itu kenapa pada saat tekanan eksternal naik, credit default swap (CDS) utang Indonesia ikut naik ke level 90,3 bulan Oktober, jauh lebih tinggi dibanding 61,4 per Februari 2020," jelasnya.

Bhima melanjutkan, investor pun masih menganggap Indonesia memiliki risiko tinggi sehingga mereka meminta imbal hasil yang tinggi. Surat utang pemerintah indonesia tercatat memiliki imbal hasil sebesar 6,05% dengan inflasi 1,66%, yang artinya real rate of return dari investor mencapai 4,39%.

"Filipina saja memiliki CDS hanya 5,7 dengan tingkat imbal hasil 5,17% dan inflasi sebesar 4,8%. Real rate of return atau keuntungan riil surat utang pemerintah filipina hanya 0,37%. Filipina kalah menarik karena pemerintahnya tidak seagresif Indonesia dalam berutang," pungkasnya.