Berisiko, Pemerintah Dinilai Terlalu Agresif Danai Pembangunan dengan Utang

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2021 meningkat 3,7% menjadi USD423,1 miliar (setara Rp6.008 triliun pada kurs Rp14.189 per USD). Menggelembungnya utang tersebut disebabkan naiknya pertumbuhan utang luar negeri di sektor publik dan swasta.

Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar USD205,5 miliar atau naik 4,1% secara tahunan pada kuartal III 2021. Struktur utang Indonesia diklaim tetap sehat, karena tetap didominasi oleh utang berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2% dari total utang.

Baca Juga: Nambah Lagi, Utang Luar Negeri RI Bengkak Tembus Rp6.000 Triliun

Namun, Ekonom CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira tak sependapat. Dia menilai bengkaknya utang luar negeri itu perlu diwaspadai. Pertumbuhan utang pemerintah yang lebih tinggi dari utang swasta pun menurutnya menunjukkan bahwa pemerintah terlalu agresif mendanai pembangunan dengan utang.

"Kalau utang pemerintah di periode yang sama naiknya 4,1%, sementara swasta cuma 0,2% maka ini pertanda pemerintah terlalu agresif mendanai pembangunan dengan utang," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin (15/11/2021).

Bhima juga menggarisbawahi pertumbuhan utang riil sektor publik dengan riil ekonomi yang menurutnya tidak selaras. Buktinya, dengan utang jumbo, pertumbuhan ekonomi di kuartal III hanya mencapai 3,51%.

"Ini menunjukkan, peningkatan utang kurang berkualitas. Kalau utangnya produktif dan benar benar dibelanjakan untuk keperluan industrialisasi, konektivitas antarwilayah, penurunan biaya logistik maka bisa tercermin ke ekonomi," tandasnya.