Istana Akui Larangan Go-Jek dkk Tak Koordinasi ke Jokowi

JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan mengakui ‎larangan operasi ojek online yang sempat dibuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tanpa koordinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Baca:Menhub Layangkan Surat Larangan Go-Jek dkk).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui memang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sebenarnya memiliki kewenangan dalam pelarangan ‎tersebut.

"Karena ini domainnya kementerian, sebenarnya ada di tingkat Dirjen Perhubungan Darat," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/12/2015). (Baca: Menhub Jonan Cabut Larangan Go-Jek dkk).

Namun, ‎karena pengguna Go-Jek dan sejenisnya begitu banyak, Presiden Jokowi tidak sepakat dengan pelarangan dari Kemenhub tersebut. "Saya dan keluarga saya juga termasuk pengguna Go-Jek, jadi kita langsung merespons itu," ucapnya.

Dia mengaku beserta lingkaran Istana langsung berkomunikasi dengan Kemenhub pagi tadi. "Kita merasa bahwa Go-Jek ini harus diberi apresiasi, diberikan kemudahan, jangan kemudian malah dilarang," ujar Pramono. (Baca:Go-Jek dkk Dilarang, Jokowi Segera Panggil Menhub).

‎Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku pernah menggunakan jasa Go-Jek. Namun, bukan ke kompleks di Istana Kepresidenan. "Nanti Go-Jeknya dihadang," ucapnya.

Baca Juga:

YLKI: Larangan Ojek oleh Kemenhub Sudah Terlambat

Soal Ojek Online, Menhub Hanya Jalankan UU

Menhub Jonan Cabut Larangan, Bos Gojek Puji Jokowi