Jokowi Tampung Kritikan DPR soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:26 WIB
Jokowi Tampung Kritikan DPR soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar kritikan dari sejumlah pihak, termasuk DPR mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah.
Juru bicara kepresidenan, Johan Budi mengatakan, setelah peletakan batu pertama (groundbreaking) di Kebun Teh Mandalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu, ada sejumlah masukan dari anggota DPR maupun kelompok masyarakat mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Tentu ini didengar oleh presiden," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Menurut Johan, seharusnya menteri terkait proyek itu merespons masukan atau kritikan tersebut. "Dan proses ini sebenarnya jangan dimaknai mendadak. Yang saya dengar, proyek ini sudah dibicarakan sejak setahun lalu," ucapnya.
Termasuk, lanjut dia, mengenai izin analisis dan dampak lingkungan (Amdal). Amdal terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dibicarakan sejak enam bulan lalu.
"Kemudian setelah groundbreaking ada suara-suara yang berbeda, tentu ini masukan buat presiden ya untuk kemudian menanyakan kembali ke menteri terkait," tandasnya.
Baca juga:
Menhub Beberkan Banyak Perizinan Kereta Cepat Belum Selesai
Belum Peroleh Izin, DPR Minta Proyek Kereta Cepat Ditunda
Izin Pembangunan Kereta Cepat Ternyata Masih Digodok Kemenhub
Juru bicara kepresidenan, Johan Budi mengatakan, setelah peletakan batu pertama (groundbreaking) di Kebun Teh Mandalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu, ada sejumlah masukan dari anggota DPR maupun kelompok masyarakat mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Tentu ini didengar oleh presiden," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Menurut Johan, seharusnya menteri terkait proyek itu merespons masukan atau kritikan tersebut. "Dan proses ini sebenarnya jangan dimaknai mendadak. Yang saya dengar, proyek ini sudah dibicarakan sejak setahun lalu," ucapnya.
Termasuk, lanjut dia, mengenai izin analisis dan dampak lingkungan (Amdal). Amdal terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dibicarakan sejak enam bulan lalu.
"Kemudian setelah groundbreaking ada suara-suara yang berbeda, tentu ini masukan buat presiden ya untuk kemudian menanyakan kembali ke menteri terkait," tandasnya.
Baca juga:
Menhub Beberkan Banyak Perizinan Kereta Cepat Belum Selesai
Belum Peroleh Izin, DPR Minta Proyek Kereta Cepat Ditunda
Izin Pembangunan Kereta Cepat Ternyata Masih Digodok Kemenhub
(dmd)
Lihat Juga :
