Perizinan Berbelit, Program 1 Juta Rumah Jokowi Sulit Terealisasi

DEPOK - Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun 1 juta rumah di Indonesia disambut baik para pengembang properti. Namun dalam implementasinya, mereka mengeluhkan proses perizinan yang masih berbelit.

“Program beliau 1 juta rumah itu sebenarnya sasarannya lebih pada landed house, bukan untuk vertikal. 1 juta rumah itu itu challange luar biasa, proyek Laguna juga memiliki kontribusi tak sedikit. Laguna Group ini punya proyek di daerah Serang meliputi 7.000 unit mau dibangun. Namun impossible proyek 1 juta itu bisa dibangun kalau iklim usahanya itu tak didukung,” ujar CEO KSO Griya Sarana Jaya Properti, Beny Witjaksono pada peletakan batu pertama apartemen Grand Zamzam Tower, Depok, Sabtu (9/4/2016).

Dia melanjutkan, dukungan tersebut meliputi beberapa komitmen kemudahan perizinan hingga pembebasan lahan. Kalangan pengusaha properti masih banyak mengalami hambatan di lapangan.

“Beberapa komitmen perizinan, pembebasan lahan, pembinaan lingkungan aparat sekitarnya, masih tetap berpikir bahwa yang presiden sampaikan persyaratan semestinya bukan hambatan. Tapi persyaratan kunci segala sesuatu. Paraf selesai misalnya luar biasa. Disebut deregulasi presiden banyak dicoret, di lapangan belum terasa,” ungkap Beny.

Dia menyebut masih banyak tahapan atau pintu yang harus dilalui dalam perizinan. “Mejanya masih banyak, berbagai macam kepentingannya. Kita tunggu lah 1 juta enggak yakin tercapai. Kalau yakin tercapai pun mungkin menunggu Presiden Jokowi periode kedua kali, kurun waktu 5 tahun di lapangan terobosan itu enggak yakin,” paparnya.

Program 1 juta rumah sendiri lebih menyasar kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Memang sebenarnya populasi kan seperti itu. 1 juta sasarannya populasi yang banyak berpenghasilan rendah. Cuma tetap harus kombinasi, kalau sasarannya MBR semua, kan marketnya juga enggak ada,” tandasnya.