Tergantung impor, kelangkaan kedelai makin menjerat RI

Sindonews.com - Pemerintah akan menghapus bea masuk impor kedelai dan saat bersamaan juga memutuskan importir terdaftar diubah ke importir umum. Kebijakan ini menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen dalam mendukung swasembada kedelai dan mengatur tata niaga kedelai yang lebih sehat.

Anggota DPR RI Komisi IV Ma’mur Hasanuddin menuturkan, kelangkaan kedelai akan terus menjerat Indonesia selama ketergantungan terhadap importasi terlalu besar.

"Selama ini kita menikmati kedelai murah dari Amerika bertahun-tahun dengan tidak pernah memberikan perhatian serius dalam pengembangan produksi di dalam negeri. Pada akhirnya, kini pemerintah menyerah pada pasar dan membiarkan konsumen mendapatkan kenaikan harga beragam komoditas kedelai di tingkat akhir," kata Ma'mur dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebelumnya menjelaskan bahwa akan segera mengubah Importir Terdaftar (IT) menjadi Importir Umum (IU). Kebijakan ini menyebabkan semua importir boleh mendatangkan kedelai dari luar negeri, tidak terbatas pada importir tertentu. Artinya, semakin banyak yang bisa memasok kedelai ke Tanah Air yang diharapkan stabilisasi harga kedelai bisa tercapai.

"Jika melihat sepintas kebijakan ini nampak menyelesaikan masalah karena mempermudah importasi untuk menstabilkan harga di pasaran. Namun jika menilik lebih jauh, maka akan menyebabkan masalah baru karena membuka potensi importir yang tidak qualified dan hanya mencari keuntungan semata," ungkap Ma’mur.

Ma’mur menambahkan, sebaiknya saat ini untuk jangka pendek pemerintah mengoptimalkan badan resmi milik negara, Bulog untuk melakukan importasi secara terbatas dan melakukan stabilisasi harga. Bersamaan dengan itu pemerintah melakukan investigasi dan inventarisasi importir kedelai yang ada selama ini.

Menurutnya, jika memang terjadi kartelisasi dan telah mempermainkan harga maka harus ditindak dengan tegas. Kemudian dalam jangka menengah dan panjang pemerintah harus siapkan infrastruktur pendukung guna pengembangan kedelai dalam negeri dan mencari alternatif negara pemasok untuk menghindari ketergantungan.

Saat ini, ironisnya harga dikendalikan oleh pasar, sehingga pemerintah tak berdaya terhadap gejolak sedikit saja terhadap komoditas kedelai. Kemudian importasi menjadi tumpuan pemerintah dalam menstabilkan harga.

"Bukankah Pak SBY sudah menyampaikan di sosial media, jika memang ada potensi kartel, maka harus ditindak dengan tegas," sindir Ma’mur.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kepada pejabat terkait untuk menangani kenaikan harga kedelai dalam upaya stabilisasi harga dan mencukupi kebutuhan kedelai masyarakat. Perintah ini dilayangkan SBY melalui akun twitter-nya @SBYudhoyono yang diunggah selasa, 17 September 2013.