Pengamat: Sudirman Harusnya Tak Masuk Reshuffle
Kamis, 14 Mei 2015 - 20:26 WIB
Pengamat: Sudirman Harusnya Tak Masuk Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Pengamat energi Marwan Batubara mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said merupakan menteri yang seharusnya tidak masuk daftar reshuffle kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, kriteria reshuffle kabinet pun mesti jelas. Jika kriterianya hanya karena harga BBM dianggap fluktuatif, menurut dia, hal itu tidak masuk akal, karena peraturan soal fluktuasi harga BBM diatur dalam Perpres, bukan Permen.
"Tidak haru diganti. Harus jelas dulu kriteria reshuffle itu seperti apa. Karena kalau misalnya bicara tentang harga BBM yang fluktuatif dan sesuai harga yang menurut keekonomian, itu dari Perpres yang ditandatangani Presiden. Bukan menjadi tanggung jawab menteri ESDM. Jadi, harus dilihat apa yang jadi kriteria, lalu siapa yang mengatakan harus diganti," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (14/5/2015).
Dia mengatakan, banyak faktor yang menjadi gebrakan Menteri Sudirman yang selama ini menjadi langkah dan kebijakan untuk negara. "Yang saya khawatirkan justru, dengan sikap konsisten dan gebrakan positif beliau menyerahkan Blok Mahakam ke Pertamina dan mengatur saham daerah, itu tidak menjadi ruang untuk investor swasta atau asing," ujar Marwan.
Hal tersebut, bisa saja menjadi bahan ketidaknyamanaan orang yang lalu berupaya untuk mendongkel Menteri Sudirman. Padahal itu sangat berpengaruh untuk kepentingan negara dan banyak mendapat dukungan dari masyarakat.
"Tapi kalau untuk swasta atau asing, itu ancaman. Karena bisa saja ini dikaitkan menteri ini bermasalah dan tidak berpihak ke swasta dan investor asing," pungkasnya.
Menurutnya, kriteria reshuffle kabinet pun mesti jelas. Jika kriterianya hanya karena harga BBM dianggap fluktuatif, menurut dia, hal itu tidak masuk akal, karena peraturan soal fluktuasi harga BBM diatur dalam Perpres, bukan Permen.
"Tidak haru diganti. Harus jelas dulu kriteria reshuffle itu seperti apa. Karena kalau misalnya bicara tentang harga BBM yang fluktuatif dan sesuai harga yang menurut keekonomian, itu dari Perpres yang ditandatangani Presiden. Bukan menjadi tanggung jawab menteri ESDM. Jadi, harus dilihat apa yang jadi kriteria, lalu siapa yang mengatakan harus diganti," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (14/5/2015).
Dia mengatakan, banyak faktor yang menjadi gebrakan Menteri Sudirman yang selama ini menjadi langkah dan kebijakan untuk negara. "Yang saya khawatirkan justru, dengan sikap konsisten dan gebrakan positif beliau menyerahkan Blok Mahakam ke Pertamina dan mengatur saham daerah, itu tidak menjadi ruang untuk investor swasta atau asing," ujar Marwan.
Hal tersebut, bisa saja menjadi bahan ketidaknyamanaan orang yang lalu berupaya untuk mendongkel Menteri Sudirman. Padahal itu sangat berpengaruh untuk kepentingan negara dan banyak mendapat dukungan dari masyarakat.
"Tapi kalau untuk swasta atau asing, itu ancaman. Karena bisa saja ini dikaitkan menteri ini bermasalah dan tidak berpihak ke swasta dan investor asing," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
