Industri Keuangan Syariah Harus Terarah

JAKARTA - Industri keuangan syariah harus diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan atau inklusi keuangan.

Dengan begitu, keberadaan industri keuangan syariah dapat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengungkapkan, selain berperan untuk menyerap guncangan keuangan dan pengembangan ekonomi, industri keuangan syariah penting untuk meningkatkan akses masyarakat atau inklusi keuangan seperti dengan melakukan literasi keuangan.

”Perkembangan industri keuangan syariah yang terus meningkat harus diikuti dengan peningkatan akses sebagian besar penduduk ke layanan keuangan termasuk akses ke pendanaan untuk UKM dan pengusaha,” kata Muliaman dalam keterangan tertulisnya kemarin. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad pada Jumat (15/5) lalu menjadi pembicara kunci seminar Economic & Business Ethic in Christianity and Islam yang berlangsung di Universitas Pontifikal Santo Thomas Aquinas di Vatikan.

Pada seminar ini dia membahas konsep keuangan Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum miskin. Muliaman menambahkan, konsep keuangan Islam dan Katolik memiliki banyak kesamaan yaitu menuju sistem keuangan yang berbasis etika, menjunjung keadilan, dan bertujuan membantu yang miskin.

Menurutnya, ada beberapa hal penting untuk pengembangan industri keuangan syariah, di antaranya mendorong operasi pasar bebas, adil, dan transparan dalam sektor jasa keuangan syariah, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang keuangan syariah dan pengembangan produk standar keuangan syariah melalui penelitian dan inovasi. OJK juga akan terus mendorong peningkatan penggunaan transaksi non-tunai dan perluasan akses keuangan dalam rangka penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia (TKI) sehingga tercipta migrasi keuangan yang baik.

Langkah tersebut dilakukan dengan menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Badan Nasional Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo mengatakan, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan kewirausahaan tersebut dapat menjadi bekal bagi TKI sekembalinya ke Tanah Air.

Selain itu, kegiatan edukasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Jasa Keuangan (LJK), serta produk dan jasa keuangan sesuai kebutuhan di bidang perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan pergadaian, seperti memanfaatkan jasa remitansi perbankan, ujarnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Saat ini, lanjut dia, ekonomi Taiwan bergerak di bidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronik, komputer serta semikonduktor yang sudahdiakuikualitasnya dipasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi.

Kunthi fahmar sandy