Pembangunan Daerah Tertinggal Genjot Ekonomi RI
Pembangunan Daerah Tertinggal Genjot Ekonomi RI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengungkapkan, percepatan pembangunan daerah tertinggal diyakini akan berdampak nyata terhadap kinerja perekonomian nasional.
Bahkan, mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dan secara otomatis pula akan mengurangi ketimpangan membantu tercapainya target Pemerintah mengurangi angka Gini Ratio sebesar 0,05% menjadi 0,36% pada 2019.
"Harus kita akui, selama ini pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa dan belakangan di pulau Sumatera. Akibatnya kesejahteraan belum merata dinikmati oleh masyarakat yang ada di kawasan timur Indonesia seperti Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan," katanya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).
Menurutnya, hal itu tercermin pada struktur perekonomian Indonesia yang secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa. Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 57,5%, Pulau Sumatera sekitar 23,9%, sedangkan kawasan timur Indonesia hanya kebagian sisanya sekitar 18,6%. Ketimpangan inilah yang harus segera diatasi dengan mempercepat pemerataan kesejahteraan di daerah tertinggal.
Marwan mengatakan, masih banyaknya daerah tertinggal di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian terhadap daerah di luar Jawa, khususnya di kawasan timur Indonesia. Bahkan jumlah daerah tertinggal bisa mencapai 200 kabupaten, karena di daerah-daerah yang tidak masuk kategori tertinggal juga terdapat banyak sekali desa-desa tertinggal.
"Percepatan pembangunan daerah tertinggal harus menjadi prioritas terdepan dalam pembangunan nasional, untuk mempercepat terjadinya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
Maka itu, menteri kelahiran Pati Jawa Tengah ini menegaskan, pihaknya akan mempercepat pembangunan infrastruktur terutama sarana transportasi dan energi untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di daerah tertinggal. Paradigma yang digunakan pun tak lagi paradigma infrastructure follow people tapi sebaliknya people follow infrastructure.
Bahkan, mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dan secara otomatis pula akan mengurangi ketimpangan membantu tercapainya target Pemerintah mengurangi angka Gini Ratio sebesar 0,05% menjadi 0,36% pada 2019.
"Harus kita akui, selama ini pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa dan belakangan di pulau Sumatera. Akibatnya kesejahteraan belum merata dinikmati oleh masyarakat yang ada di kawasan timur Indonesia seperti Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan," katanya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).
Menurutnya, hal itu tercermin pada struktur perekonomian Indonesia yang secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa. Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 57,5%, Pulau Sumatera sekitar 23,9%, sedangkan kawasan timur Indonesia hanya kebagian sisanya sekitar 18,6%. Ketimpangan inilah yang harus segera diatasi dengan mempercepat pemerataan kesejahteraan di daerah tertinggal.
Marwan mengatakan, masih banyaknya daerah tertinggal di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian terhadap daerah di luar Jawa, khususnya di kawasan timur Indonesia. Bahkan jumlah daerah tertinggal bisa mencapai 200 kabupaten, karena di daerah-daerah yang tidak masuk kategori tertinggal juga terdapat banyak sekali desa-desa tertinggal.
"Percepatan pembangunan daerah tertinggal harus menjadi prioritas terdepan dalam pembangunan nasional, untuk mempercepat terjadinya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
Maka itu, menteri kelahiran Pati Jawa Tengah ini menegaskan, pihaknya akan mempercepat pembangunan infrastruktur terutama sarana transportasi dan energi untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di daerah tertinggal. Paradigma yang digunakan pun tak lagi paradigma infrastructure follow people tapi sebaliknya people follow infrastructure.
(izz)
Explore More