Agenda BRICS Indonesia: Ini Alasan Kebijakan Prabowo Beda dengan Jokowi
Senin, 23 Desember 2024 - 20:52 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (31/7/2024) membahas rencana kerja sama yang lebih luas di masa depan. FOTO/Kremlin.RU
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Indonesia untuk mengejar keanggotaan resmi BRICS menandakan bahwa kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan Jokowi. Selama dua periode pemerintahan Jokowi, mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin upaya-upaya untuk mengintegrasikan ekonomi Indonesia dengan lembaga-lembaga Barat dengan berupaya mendapatkan keanggotaan di OECD.
Karena BRICS merupakan alternatif dari organisasi-organisasi yang didominasi Barat, banyak pengamat yang mencermati dan mempertanyakan komitmen non-blok Indonesia. Namun, Menteri Luar Negeri Sugiono berargumen bahwa BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia 'bebas dan aktif' yang memungkinkan Indonesia untuk berkolaborasi secara luas tanpa harus terlalu dekat dengan satu blok.
"Bergabung dengan BRICS berarti membuka jalan untuk memajukan tujuan-tujuan pemerintah baru dalam hal ketahanan pangan, kemandirian energi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia," ujar Sugiono, dikutip dari The Conversation, Senin (23/12/2024).
Baca Juga: Indonesia Cs Menuju Keanggotaan Resmi BRICS, Apa yang Sebenarnya Dicari?
Blok ini menawarkan akses ke pendanaan, teknologi, dan peluang perdagangan untuk mengatasi tantangan-tantangan utama di sektor-sektor tersebut. BRICS, dengan penekanannya pada keadilan dan kerja sama mendukung visi Indonesia untuk masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pergeseran dari fokus OECD ke pendekatan BRICS mencerminkan setidaknya dua visi.
Pertama, Indonesia berusaha untuk menilai kembali posisi strategisnya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kedua, Indonesia berusaha untuk beralih dari sikap non-blok menjadi multi-blok. Hal ini akan membantu menavigasi kemitraan dengan negara maju dan negara berkembang, menyeimbangkan aliansi tradisional dengan peluang-peluang baru.
Bergabung dengan BRICS dapat memperkuat pengaruh Indonesia dalam hubungan yang sudah kuat dengan masing-masing negara anggota dan membuka peluang di luar kemitraan satu lawan satu.
Tekanan Regional
Karena BRICS merupakan alternatif dari organisasi-organisasi yang didominasi Barat, banyak pengamat yang mencermati dan mempertanyakan komitmen non-blok Indonesia. Namun, Menteri Luar Negeri Sugiono berargumen bahwa BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia 'bebas dan aktif' yang memungkinkan Indonesia untuk berkolaborasi secara luas tanpa harus terlalu dekat dengan satu blok.
"Bergabung dengan BRICS berarti membuka jalan untuk memajukan tujuan-tujuan pemerintah baru dalam hal ketahanan pangan, kemandirian energi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia," ujar Sugiono, dikutip dari The Conversation, Senin (23/12/2024).
Baca Juga: Indonesia Cs Menuju Keanggotaan Resmi BRICS, Apa yang Sebenarnya Dicari?
Blok ini menawarkan akses ke pendanaan, teknologi, dan peluang perdagangan untuk mengatasi tantangan-tantangan utama di sektor-sektor tersebut. BRICS, dengan penekanannya pada keadilan dan kerja sama mendukung visi Indonesia untuk masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pergeseran dari fokus OECD ke pendekatan BRICS mencerminkan setidaknya dua visi.
Pertama, Indonesia berusaha untuk menilai kembali posisi strategisnya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kedua, Indonesia berusaha untuk beralih dari sikap non-blok menjadi multi-blok. Hal ini akan membantu menavigasi kemitraan dengan negara maju dan negara berkembang, menyeimbangkan aliansi tradisional dengan peluang-peluang baru.
Bergabung dengan BRICS dapat memperkuat pengaruh Indonesia dalam hubungan yang sudah kuat dengan masing-masing negara anggota dan membuka peluang di luar kemitraan satu lawan satu.
Tekanan Regional
Lihat Juga :
