BI-Pemerintah Koordinasi Dorong Ekonomi Maritim

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan koordinasi kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim di Ambon, Maluku.

Koordinasi tersebut memadukan visi kemaritiman yang terurai dalam langkah-langkah konkret kebijakan yang saling mendukung (sinergi), sehingga diharapkan akan mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia.

Hal ini penting dalam memperkuat ketahanan dan meningkatkan kapasitas perekonomian nasional untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berkesinambungan.

Rapat koordinasi ini juga menindaklanjuti salah satu butir kesepakatan rapat koordinasi serupa yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2014 di Manado, khususnya mengenai pentingnya upaya percepatan pembangunan ekonomi melalui pembangunan berwawasan maritim.

"Rapat koordinasi kali ini dilanjutkan dengan diskusi publik yang bertujuan untuk menjelaskan sinergi kebijakan dalam pengembangan maritim kepada publik sekaligus untuk mendapatkan masukan dari masyarakat," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam rilisnya, Senin (25/5/2015).

Pengembangan ekonomi berbasis maritim merupakan langkah tepat dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan yang melambat dalam beberapa tahun terakhir dan tercatat 4,7% pada kuartal I/2015.

Perlambatan ini dipengaruhi oleh dinamika eksternal terkait pemulihan ekonomi global yang berlangsung dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata serta harga komoditas yang terus menurun.

Di sisi domestik, perekonomian juga menghadapi sejumlah permasalahan struktural di sektor riil. Menghadapi kondisi tersebut, upaya untuk mengembangkan ekonomi berbasis maritim merupakan suatu terobosan yang tepat untuk memperkuat struktur ekonomi sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

"Namun, diperlukan sinergi kebijakan untuk mempercepat pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga perekonomian dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif," jelas dia.

Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar untuk dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Estimasi nilai ekonomi keseluruhan sektor maritim diperkirakan dapat lebih besar dari PDB Indonesia saat ini.

Potensi itu tercermin pada luas laut yang mencapai 5,9 juta kilometer persegi, panjang pantai 95.181 km, jumlah pulau 17.504 pulau dengan keunggulan geofisik, geoekonomi, geopolitik, dan geokultural.

Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih relatif terbatas ditunjukkan oleh ekspor ikan dan hasil laut yang masih rendah dan industri berbasis maritim yang belum optimal. Selain itu, laut sering dipandang sebagai pemisah dan belum menjadi sumber pendapatan yang optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, pengembangan ekonomi berbasis maritim tidak hanya akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dia melanjutkan, peningkatan konektivitas, misalnya, selain mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa yang positif bagi pertumbuhan ekonomi juga akan mendukung terjaganya stabilitas harga.

"Hal ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah dengan manfaat utama diperoleh Kawasan Timur Indonesia," ungkap dia.

Menurut dia, pengembangan ekonomi berbasis maritim memerlukan strategi yang komprehensif dan terfokus.
"Strategi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing, memperkuat daya dukung (enabler) dan meningkatkan kesejahteraan," tukas dia.