Dirjen Bea Cukai Diminta Bersih dari Kasus Hukum
Senin, 25 Mei 2015 - 23:59 WIB
Dirjen Bea Cukai Diminta Bersih dari Kasus Hukum
A
A
A
JAKARTA - Legislator dan pegiat antikorupsi berharap Kementerian Keuangan memilih sosok Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai yang berintegritas dan bersih dari kasus hukum.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate mengatakan, syarat umum untuk menjadi pejabat eselon I, salah satunya Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus terbebas dari masalah hukum dan harus dapat memastikan kinerja di jajarannya dengan baik.
"Kalau ada masalah hukum harus diselesaikan. Secara umum, memang orang yang punya masalah hukum tidak cocok menjadi pejabat eselon I," kata dia di Jakarta, Senin (25/4).
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem ini menyakini, tim penilai calon Dirjen Bea Cukai dapat memberikan penilaian tentang masalah-masalah hukum.
"Saya yakin, menteri atau tim penilainya itu mengerti secara jelas tentang permasalahan ini (hukum). Sekarang kita membutuhkan seorang Dirjen Bea Cukai yang definitif dan dapat membenahi Bea Cukai," paparnya.
Johnny menuturkan, pemilihan Dirjen Bea Cukai merupakan kewenangan pemerintah, sehingga DPR tidak dapat mencampuri masalah pemilihannya. Meski demikian, dirinya menegaskan, sosok yang dipilih harus memiliki kriteria baik, termasuk untuk anggota TNI/Polri, hanya mereka yang tidak lagi aktif yang berhak mengikuti seleksi.
Senada dengannya, anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menekankan, siapapun yang menduduki posisi Dirjen Bea Cukai harus memiliki rekam jejak bagus tanpa tersangkut persoalan hukum.
"(Calon Dirjen Bea Cukai) Entah itu anggota Polri, TNI, internal Kemenkeu maupun kementerian lain atau orang internal Bea Cukai pun harus bersih dari persoalan hukum. Pihak panitia seleksi juga harus menelusuri rekam jejak calon pejabat pemerintah," ujarnya.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate mengatakan, syarat umum untuk menjadi pejabat eselon I, salah satunya Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus terbebas dari masalah hukum dan harus dapat memastikan kinerja di jajarannya dengan baik.
"Kalau ada masalah hukum harus diselesaikan. Secara umum, memang orang yang punya masalah hukum tidak cocok menjadi pejabat eselon I," kata dia di Jakarta, Senin (25/4).
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem ini menyakini, tim penilai calon Dirjen Bea Cukai dapat memberikan penilaian tentang masalah-masalah hukum.
"Saya yakin, menteri atau tim penilainya itu mengerti secara jelas tentang permasalahan ini (hukum). Sekarang kita membutuhkan seorang Dirjen Bea Cukai yang definitif dan dapat membenahi Bea Cukai," paparnya.
Johnny menuturkan, pemilihan Dirjen Bea Cukai merupakan kewenangan pemerintah, sehingga DPR tidak dapat mencampuri masalah pemilihannya. Meski demikian, dirinya menegaskan, sosok yang dipilih harus memiliki kriteria baik, termasuk untuk anggota TNI/Polri, hanya mereka yang tidak lagi aktif yang berhak mengikuti seleksi.
Senada dengannya, anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menekankan, siapapun yang menduduki posisi Dirjen Bea Cukai harus memiliki rekam jejak bagus tanpa tersangkut persoalan hukum.
"(Calon Dirjen Bea Cukai) Entah itu anggota Polri, TNI, internal Kemenkeu maupun kementerian lain atau orang internal Bea Cukai pun harus bersih dari persoalan hukum. Pihak panitia seleksi juga harus menelusuri rekam jejak calon pejabat pemerintah," ujarnya.
(rna)
Lihat Juga :
