Sektor Maritim Diandalkan

AMBON - Pengembangan ekonomi sektor maritim membutuhkan aturan tata ruang kelautan di daerah. Hal ini diperlukan guna mendukung perekonomian yang inklusif di seluruh pelosok Tanah Air.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, BI menginisiasi sinergi lintas sektoral untuk perekonomian yang inklusif, dengan mendorong sektor maritim. Potensi maritim yang sangat besar harus dapat didorong lebih optimal. Menurutnya, BI ingin memadukan visi kemaritiman melalui langkah konkret kebijakan yang sinergi.

”Intinya, ekonomi berbasis maritim paling tepat untuk mengatasi perlambatan saat ini. Kita ingin perekonomian nasional tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berkesinambungan,” ujar Agus dalam rapat koordinasi BI bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Ambon, Maluku, kemarin.

Pada rapat koordinasi tersebut, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad, Gubernur Provinsi Maluku Said Assagaff, Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Natsir Thaib, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, dan Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel D Mandacan.

Setidaknya, kata Agus, terdapat beberapa sektor usaha yang dapat dikembangkan. Misalnya, perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, transportasi laut, industri jasa maritim, dan sumber daya pulau kecil. Dia juga menjelaskan, potensi sektor perikanan saat ini masih cukup kecil hanya sebesar 2,3% dari produk domestik bruto (PDB) 2014 dan masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Namun, ekspor di sektor perikanan khusus di negara ASEAN masih dikuasai oleh Thailand. Salah satu alasannya adalah karena supply chain Thailand ke pasar ekspor sangat efisien. ”Peningkatan konektivitas dapat mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa sekaligus akan mendukung terjaganya stabilitas harga. Hal ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah dengan manfaat utama diperoleh Kawasan Timur Indonesia,” ujarnya.

Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad menambahkan, investasi di sektor maritim membutuhkan kejelasan tata ruang wilayah kelautan. Ini terkait dengan Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurutnya, tata ruang laut di tingkat provinsi harus segera diselesaikan demi kepastian investasi di sektor tersebut.

”Sudah ada mandat sejak 2007 bahwa setiap provinsi harus atur tata ruang laut hingga 200 mil. Kami sedang lakukan pembahasan aturan perda tata ruang laut provinsi. Ini penting untuk kebutuhan investasi dan mengundang daya tarik,” ujarnya. Dia menambahkan, pemerintah akan mendukung pengembangan kawasan Indonesia timur. Sebagai bukti, pemerintah akan membangun sentra perikanan berbasis kepulauan di Saumlaki dan Morotai untuk Maluku dan Maluku Utara.

Sedangkan, di Papua terletak Merauke dan Papua Barat terletak di Sorong. ”Kami akan siapkan tahun ini di empat titik,” ujarnya. Tidak hanya itu, kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah dibuktikan dengan memberantas praktik illegal fishing yang diklaim telah membuktikan banyak potensi perekonomian laut yang diambil negara lain. ”Kapalnya legal namun praktiknya banyak kekeliruan.

Kami akan prioritaskan kapal nelayan setempat,” ujarnya. Sudirman menambahkan, nilai ekonomi keseluruhan sektor maritim diperkirakan dapat lebih besar dari PDB Indonesia saat ini. Potensi itu tecermin pada luas laut yang mencapai 5,9 juta km2, panjang pantai 95.181 km, jumlah pulau 17.504 pulau dengan keunggulan geofisik, geoekonomi, geopolitik, dan geokultural.

Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih relatif terbatas, ditunjukkan oleh ekspor ikan dan hasil laut yang masih rendah dan industri berbasis maritim yang belum optimal. Laut juga sering dipandang sebagai pemisah dan belum menjadi sumber pendapatan yang optimal bagi masyarakat. Sementara, pengembangan ekonomi berbasis maritim tidak hanya akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas tindak lanjut salah satu butir kesepakatan rapat koordinasi sebelumnya pada 11 Agustus 2014 di Manado. Saat itu ditekankan pentingnya upaya percepatan pembangunan ekonomi melalui pembangunan berwawasan maritim.

Pada hari sebelumnya, Minggu (24/5), di tempat yang sama, Dewan Gubernur Bank Indonesia menggelar pertemuan internal dengan para Kepala Departemen terkait dan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia di wilayah timur guna membahas isu-isu di bidang kemaritiman dan keuangan di berbagai daerah.

Pengembangan ekonomi berbasis maritim dinilai merupakan langkah tepat dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan yang melambat dalam beberapa tahun terakhir dan tercatat 4,7% pada kuartal I/2015. Perlambatan ini dipengaruhi oleh dinamika eksternal terkait pemulihan ekonomi global yang berlangsung dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata serta harga komoditas yang terus menurun.

Hafid fuad