DPR Ingatkan Pansel Hati-hati Pilih Dirjen Bea Cukai
Selasa, 26 Mei 2015 - 19:13 WIB
DPR Ingatkan Pansel Hati-hati Pilih Dirjen Bea Cukai
A
A
A
JAKARTA - Seleksi tahap dua perebutan kursi Direktur Jendral Bea dan Cukai (Dirjen BC) menyisakan enam nama calon Dirjen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan agar Panitia Seleksi (Pansel) tak memilih calon yang punya masalah dengan hukum, atau pernah tersangkut kasus hukum.
DPR mengingatkan, agar yang terjadi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terjadi dengan institusi ini. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan hari ini mengatakan, calon Dirjen BC jangan sampai bermasalah dengan hukum.
Sebab, hal tersebut akan menjadi batu sandungan institusi negara ini untuk ke depannya. "Jangan sampai itu menjadi beban, jangan sampai tendensius di sana," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2015).
Karena itu, Taufik meminta masalah tersebut harus diteliti lebih lanjut. "Ini (masalah) harus diteliti lebih lanjut. Harus hati-hati jangan sampai itu menjadi hal keliru dari pengambilan keputusan pejabat publik setingkat dan sepenting BC ini," ungkapnya.
Meski demikian, dia mengaku proses seleksi Dirjen BC merupakan kewenangan penuh dari pemerintah. Untuk itu, DPR hanya menunggu hasil dari proses seleksi itu. "Sikap DPR hanya menunggu karena memang itu domainya dari pemerintah," ujarnya
Ketua Komisi XI Fadel Muhammad menegaskan senada, calon Dirjen BC tidak boleh bermasalah dengaan hukum. "Tidak boleh kalau ada masalah hukum," ucap dia.
Dia mengaku, Komisi yang dibawahinya akan menolak, jika calon dirjen yang bermasalah dengan hukum. "Ya, kita menolak," singkat Fadel.
DPR mengingatkan, agar yang terjadi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terjadi dengan institusi ini. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan hari ini mengatakan, calon Dirjen BC jangan sampai bermasalah dengan hukum.
Sebab, hal tersebut akan menjadi batu sandungan institusi negara ini untuk ke depannya. "Jangan sampai itu menjadi beban, jangan sampai tendensius di sana," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2015).
Karena itu, Taufik meminta masalah tersebut harus diteliti lebih lanjut. "Ini (masalah) harus diteliti lebih lanjut. Harus hati-hati jangan sampai itu menjadi hal keliru dari pengambilan keputusan pejabat publik setingkat dan sepenting BC ini," ungkapnya.
Meski demikian, dia mengaku proses seleksi Dirjen BC merupakan kewenangan penuh dari pemerintah. Untuk itu, DPR hanya menunggu hasil dari proses seleksi itu. "Sikap DPR hanya menunggu karena memang itu domainya dari pemerintah," ujarnya
Ketua Komisi XI Fadel Muhammad menegaskan senada, calon Dirjen BC tidak boleh bermasalah dengaan hukum. "Tidak boleh kalau ada masalah hukum," ucap dia.
Dia mengaku, Komisi yang dibawahinya akan menolak, jika calon dirjen yang bermasalah dengan hukum. "Ya, kita menolak," singkat Fadel.
(izz)
Lihat Juga :
