Sofyan Gagas Sumber Dana Nonfiskal Bagi Provinsi Papua
Jum'at, 29 Mei 2015 - 19:39 WIB
Sofyan Gagas Sumber Dana Nonfiskal Bagi Provinsi Papua
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil membuka gagasan sumber pendanaan nonfiskal untuk membangun Provinsi Papua. Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari korporasi maupun lembaga donor.
"Sumber pendanaan ini sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk membangun konektivitas Papua dengan daerah lain di Indonesia," ujarnya kepada wartawan dalam diskusi Suara Pemred bertajuk Nasional Papua.
Sofyan melihat, anggaran pembangunan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). Sebagai contoh, pembangunan Jalan Calang-Meulaboh, Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam (NAD) sebagai bagian rekonstruksi pascatsunami.
Jalan sepanjang 47 kilometer, yang menurutnya, merupakan jalan dengan 'kualitas' terbaik se Indonesia itu didanai multi donor fund (MDF). Proyek tersebut menghabiskan anggaran USD23 juta atau sekitar Rp304 miliar.
Sofyan melihat, proyek lembaga donor tersebut dikerjakan sesuai yang diharapkan baik spesifikasi maupun target yang direncanakan.
"Pengerjaan proyek lebih terfokus karena cepat dieksekusi dan dimonitor langsung dari perwakilan lembaga donor," terangnya.
Menurut Sofyan, rencana pemerintah Joko Widodo menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional seluas 1,2 juta hektare (Ha). Hal ini perlu didukung pembangunan infrastruktur berupa jalan dan dermaga pelabuhan untuk mengangkut hasil produk pertanian.
Sofyan melihat, mekanisme penggunaan yang birokratis dalam sumber pendanaan APBN/APBD membuat pelaksanaan program kurang berjalan optimal. Kontribusi sumber pendanaan korporasi dan donor terbuka untuk dipertimbanggkan.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, selama kurun waktu 2012-2014, pemerintah pusat mengelontorkan dana otonomi khusus (otsus) kepada Papua dan Papua Barat lebih dari Rp57 triliun. Sedianya budget sebesar itu diarahkan untuk alokasi pembangunan di sektor pendidikan (30%), kesehatan (20%) dan sosial (10%).
Kesempatan sama, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengakui, banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas otsus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.
Menurut Donny, sebetulnya porsi belanja modal tahun selama lima bulan 2015 sebesar 28%. Jumlah tersebut terbilang lebih tinggi dari rerata belanja modal provinsi sebesar 19%. Dia mengakui, diperlukan evaluasi komprehensif berkenaan kebijakan otsus yang disepakati seluruh pemangku kepentingan masyarakat Papua. Tantangan yang harus dibenahi berkenaan tata kelola dana otsus secara transparan dan memenuhi skala prioritas.
"Sumber pendanaan ini sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk membangun konektivitas Papua dengan daerah lain di Indonesia," ujarnya kepada wartawan dalam diskusi Suara Pemred bertajuk Nasional Papua.
Sofyan melihat, anggaran pembangunan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). Sebagai contoh, pembangunan Jalan Calang-Meulaboh, Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam (NAD) sebagai bagian rekonstruksi pascatsunami.
Jalan sepanjang 47 kilometer, yang menurutnya, merupakan jalan dengan 'kualitas' terbaik se Indonesia itu didanai multi donor fund (MDF). Proyek tersebut menghabiskan anggaran USD23 juta atau sekitar Rp304 miliar.
Sofyan melihat, proyek lembaga donor tersebut dikerjakan sesuai yang diharapkan baik spesifikasi maupun target yang direncanakan.
"Pengerjaan proyek lebih terfokus karena cepat dieksekusi dan dimonitor langsung dari perwakilan lembaga donor," terangnya.
Menurut Sofyan, rencana pemerintah Joko Widodo menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional seluas 1,2 juta hektare (Ha). Hal ini perlu didukung pembangunan infrastruktur berupa jalan dan dermaga pelabuhan untuk mengangkut hasil produk pertanian.
Sofyan melihat, mekanisme penggunaan yang birokratis dalam sumber pendanaan APBN/APBD membuat pelaksanaan program kurang berjalan optimal. Kontribusi sumber pendanaan korporasi dan donor terbuka untuk dipertimbanggkan.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, selama kurun waktu 2012-2014, pemerintah pusat mengelontorkan dana otonomi khusus (otsus) kepada Papua dan Papua Barat lebih dari Rp57 triliun. Sedianya budget sebesar itu diarahkan untuk alokasi pembangunan di sektor pendidikan (30%), kesehatan (20%) dan sosial (10%).
Kesempatan sama, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengakui, banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas otsus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.
Menurut Donny, sebetulnya porsi belanja modal tahun selama lima bulan 2015 sebesar 28%. Jumlah tersebut terbilang lebih tinggi dari rerata belanja modal provinsi sebesar 19%. Dia mengakui, diperlukan evaluasi komprehensif berkenaan kebijakan otsus yang disepakati seluruh pemangku kepentingan masyarakat Papua. Tantangan yang harus dibenahi berkenaan tata kelola dana otsus secara transparan dan memenuhi skala prioritas.
(dmd)
Lihat Juga :
