SKK Migas Jadi BUMN Khusus Karpet Merah bagi Mafia
Kamis, 11 Juni 2015 - 20:15 WIB
SKK Migas Jadi BUMN Khusus Karpet Merah bagi Mafia
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah mengubah SKK Migas menjadi BUMN khusus mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Mereka menilai hal tersebut sama seperti memberikan karpet merah terhadap mafia migas.
Salah satunya dilontarkan pengamat geopolitik dan ekonomi energi Hendrajit. Dia menilai rencana tersebut memunculkan tanda tanya besar karena BUMN khusus akan mendapat peran sebagai regulator sekaligus operator.
“Sebaiknya dibatalkan, karena hanya akan memberi ruang gerak yang lebih luas kepada mafia migas. Dengan adanya BUMN khusus, pemerintah seolah-olah memberi karpet merah kepada para mafia. Mereka akan menjadi sebuah imperium dalam memutuskan deal-deal migas,” tegas Hendrajit, yang juga direktur Global Future Institute (GFI) dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2015)
Dia memandang, pemberian peran ganda sangat ganjil. Bagaimana mungkin sebuah badan yang notabene merupakan kepanjangan tangan pemerintah sebagai regulator, ternyata harus bermain pula sebagai operator.
Dalam kondisi seperti itu, BUMN khusus tidak hanya berpotensi memunculkan conflict of interest, namun juga semakin membuka peluang selebar-lebarnya bagi para mafia.
"Harus diwaspadai, jika para mafia sudah bermain, maka potensi pelanggaran hukum yang terjadi tidak hanya taraf gratifikasi seperti yang disangkakan kepada mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, namun dalam level lain yang lebih terstruktur dan nilainya bisa mencapai puluhan juta USD," beber Hendrajit.
Langkah ini, lanjut dia, akan semakin membuka pintu bagi kontrak-kontrak asing dan menguatkan tirani swasta.
Hendrajit tidak heran dengan rencana pembentukan BUMN khusus karena sesuai dengan keinginan Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM), yang telah dibubarkan beberapa waktu lalu.
Faisal Basri sebagai ketua tim RTKM saat itu, selalu menyuarakan agar tata kelola dilakukan melalui satu pintu. Alasannya, agar lebih efektif dan lebih terkontrol.
“Faisal Basri tidak mengerti tentang migas. Dia tidak tahu bahwa dengan menjadikan SKK Migas sebagai BUMN khusus, justru memperkuat UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang notabene merupakan biang kekisruhan tata kelola migas di Tanah Air,” tandas Hendrajit.
Baca juga:
Menteri ESDM Isyaratkan SKK Migas Jadi BUMN KhususPR Tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus
source: http://ekbis.sindonews.com/read/1009248/34/dpr-tolak-skk-migas-jadi-bumn-khusus-1433496459
DPR Tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus
Salah satunya dilontarkan pengamat geopolitik dan ekonomi energi Hendrajit. Dia menilai rencana tersebut memunculkan tanda tanya besar karena BUMN khusus akan mendapat peran sebagai regulator sekaligus operator.
“Sebaiknya dibatalkan, karena hanya akan memberi ruang gerak yang lebih luas kepada mafia migas. Dengan adanya BUMN khusus, pemerintah seolah-olah memberi karpet merah kepada para mafia. Mereka akan menjadi sebuah imperium dalam memutuskan deal-deal migas,” tegas Hendrajit, yang juga direktur Global Future Institute (GFI) dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2015)
Dia memandang, pemberian peran ganda sangat ganjil. Bagaimana mungkin sebuah badan yang notabene merupakan kepanjangan tangan pemerintah sebagai regulator, ternyata harus bermain pula sebagai operator.
Dalam kondisi seperti itu, BUMN khusus tidak hanya berpotensi memunculkan conflict of interest, namun juga semakin membuka peluang selebar-lebarnya bagi para mafia.
"Harus diwaspadai, jika para mafia sudah bermain, maka potensi pelanggaran hukum yang terjadi tidak hanya taraf gratifikasi seperti yang disangkakan kepada mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, namun dalam level lain yang lebih terstruktur dan nilainya bisa mencapai puluhan juta USD," beber Hendrajit.
Langkah ini, lanjut dia, akan semakin membuka pintu bagi kontrak-kontrak asing dan menguatkan tirani swasta.
Hendrajit tidak heran dengan rencana pembentukan BUMN khusus karena sesuai dengan keinginan Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM), yang telah dibubarkan beberapa waktu lalu.
Faisal Basri sebagai ketua tim RTKM saat itu, selalu menyuarakan agar tata kelola dilakukan melalui satu pintu. Alasannya, agar lebih efektif dan lebih terkontrol.
“Faisal Basri tidak mengerti tentang migas. Dia tidak tahu bahwa dengan menjadikan SKK Migas sebagai BUMN khusus, justru memperkuat UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang notabene merupakan biang kekisruhan tata kelola migas di Tanah Air,” tandas Hendrajit.
Baca juga:
Menteri ESDM Isyaratkan SKK Migas Jadi BUMN KhususPR Tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus
source: http://ekbis.sindonews.com/read/1009248/34/dpr-tolak-skk-migas-jadi-bumn-khusus-1433496459
DPR Tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus
(dmd)
Lihat Juga :
