Transfer Pricing Harus Dicermati

loading...
Transfer Pricing Harus Dicermati
Transfer Pricing Harus Dicermati
JAKARTA - Potensi pajak Indonesia belum tergarap maksimal. Rasio pajak Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sejak 2013 rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun.

”Dari kisaran 12% tahun lalu, tinggal 11%. Padahal pada periode yang sama, PDB kita tumbuh,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat berdialog bersama CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida dalam acara MNC Business Awards 2015 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (12/6).

Ekonomi bertumbuh sebesar 5-6%, tetapi tax ratio justru turun. ”Berarti jelas ada problem. Bukan dengan kondisi ekonomi terhadap penerimaan pajak, tapi kepada konteks administrasi dan tax collection . Kalau kita lebih jauh, tingkat kepatuhan pajak kita cuma 50%. Itu salah satu penyebabnya,” kata Bambang. Dia melanjutkan, basis pajak Indonesia memprihatinkan. Dari 250 juta orang, yang berpotensi membayar pajak karena dia bekerja sebanyak 45 juta orang.

Namun, yang terdaftar NPWP hanya 28 juta orang. Dari yang terdaftar 28 juta orang, hanya 10 juta yang menyampaikan SPT secara rutin. ”Dari 10 juta, hanya 900.000 pembayar pajak yang benarbenar membayar PPh orang pribadi. Sebagian besar problem kita adalah kita memang belum membayar pajak dengan benar,” kata Bambang. Dalam kesempatan tersebut, HT mengatakan, untuk memperbaiki rasio pajak ada hal yang patut dicermati yaitu transfer pricing dalam ekspor.

”Saya ada masukan, bicara soal tax ratio salah satu yang perlu dicermati itu adalah transfer pricing ekspor kita,” ungkapnya. Sebagai informasi, transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan nilai transaksi berupa barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial. Dalam transfer pricing kerap terjadi transaksi dengan nilai tidak wajar, bisa menaikkan atau menurunkan harga dalam transaksi.

Dalam transaksi ekspor, hal tidak wajar yang kerap terjadi adalah menurunkan nilai penjualan, termasuk untuk produk komoditas. Tujuan dari pengurangan nilai jual tersebut agar keuntungan terlihat tipis supaya bisa mengurangi pajak. Transaksi transfer pricing tidak wajar dilakukan dengan cara mengirimkan produk dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan yang juga sama. Baru kemudian dikirimkan ke negara tujuan.



”Perusahaan di Indonesia ekspor produk ke Amerika senilai USD100. Tapi, barang tersebut diekspor dulu ke perusahaan yang juga miliknya di Singapura senilai USD60, baru kemudian dari Singapura diekspor ke Amerika dengan harga USD100 sehingga USD40 berada di Singapura. Jadi itulah kenapa dolar kita banyak tersimpan di sana,” kata HT.

Karena transfer pricing tersebut, negara mengalami rugi karena penerimaan pajak lebih rendah dari seharusnya. Seperti diberitakan di berbagai media diperkirakan potensi kehilangan akibat transfer pricing lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Selain itu, dolar juga terparkir di negara lain. Akibatnya cadangan devisa Indonesia hanya USD110,8 miliar per akhir Mei 2015.

Lindungi UMKM dari MEA
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top