Jokowi Instruksikan K/L Kurangi Penggunaan Pipa Impor
Jokowi Instruksikan K/L Kurangi Penggunaan Pipa Impor
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengurangi penggunaan produk impor, salah satunya pipa. Para pejabat negara pun diminta untuk menginventarisir mengenai kebutuhan barang setiap tahun.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016. "Saya ingin sampaikan sekali lagi kepada seluruh kementerian/lembaga terutama kepada BUMN kita, dalam rangka strategi mengurangi produk dan barang-barang impor kementerian/lembaga agar menginventarisasi daftar kebutuhan barang," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, untuk barang-barang yang memang tidak diproduksi dalam negeri, perlu dilihat mengenai substitusi barang tersebut yang kiranya diproduksi di dalam negeri.
"Kalau barang-barang itu memang harus di impor tolong dilihat lagi, bisa ada substitusi barangnya atau tidak yang bisa diproduksi di dalam negeri," imbuhnya.
Selanjutnya, dia pun menginstruksikan Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin untuk mencari solusi di mana barang substitusi tersebut bisa diproduksi dalam negeri.
"Contoh, banyak sekali seperti pemipaan pipa. Banyak yang masih impor padahal di Batam produksi pipa kita sudah sangat bagus, mempunyai kualitas sangat bagus, mempunyai quantity yang bagus, kapasitasnya gede, tetapi hanya terpakai 40% gara-gara kementerian/lembaga dan BUMN itu impor. Ini sudah tidak boleh lagi, stop," tegas Jokowi.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menjaga agar neraca perdagangan Indonesia tetap dalam kondisi baik. Selain itu, agar produk dalam negeri bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Ini agar neraca perdagangan kita semakin baik dan produksi dalam negeri semuanya bisa bergerak," tandasnya.
Baca juga:
Industri Migas Masih Didominasi Produk Impor
Proyek Pipa Gas Cirebon-Semarang Beroperasi 2019
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016. "Saya ingin sampaikan sekali lagi kepada seluruh kementerian/lembaga terutama kepada BUMN kita, dalam rangka strategi mengurangi produk dan barang-barang impor kementerian/lembaga agar menginventarisasi daftar kebutuhan barang," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, untuk barang-barang yang memang tidak diproduksi dalam negeri, perlu dilihat mengenai substitusi barang tersebut yang kiranya diproduksi di dalam negeri.
"Kalau barang-barang itu memang harus di impor tolong dilihat lagi, bisa ada substitusi barangnya atau tidak yang bisa diproduksi di dalam negeri," imbuhnya.
Selanjutnya, dia pun menginstruksikan Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin untuk mencari solusi di mana barang substitusi tersebut bisa diproduksi dalam negeri.
"Contoh, banyak sekali seperti pemipaan pipa. Banyak yang masih impor padahal di Batam produksi pipa kita sudah sangat bagus, mempunyai kualitas sangat bagus, mempunyai quantity yang bagus, kapasitasnya gede, tetapi hanya terpakai 40% gara-gara kementerian/lembaga dan BUMN itu impor. Ini sudah tidak boleh lagi, stop," tegas Jokowi.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menjaga agar neraca perdagangan Indonesia tetap dalam kondisi baik. Selain itu, agar produk dalam negeri bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Ini agar neraca perdagangan kita semakin baik dan produksi dalam negeri semuanya bisa bergerak," tandasnya.
Baca juga:
Industri Migas Masih Didominasi Produk Impor
Proyek Pipa Gas Cirebon-Semarang Beroperasi 2019
(dmd)
Explore More