Pemprov Diminta Beri Kemudahan
Selasa, 16 Juni 2015 - 09:51 WIB
Pemprov Diminta Beri Kemudahan
A
A
A
JAKARTA - Dukungan pemerintah provinsi (pemprov) dalam bentuk pemberian insentif dan kemudahan perizinan sangat diperlukan untuk mendorong masuknya investasi ke seluruh Indonesia.
Hal itu diharapkan mendorong pemerataan dan penyebaran pembangunan ekonomi ke seluruh Indonesia. Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan, salah satu misi pembangunan industri ke depan adalah mendorong penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia.
”Selain mengembangkan 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa, pemerintah ingin adanya pemerataan dan penyebaran yang bisa menyeluruh di Nusantara,” ujarnya dalam diskusi bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta kemarin. Seperti diketahui, kontribusi Pulau Jawa dalam sektor industri pengolahan non-migas masih dominan, namun cenderung terus menurun.
Secara perlahan, sektor industri pengolahan non-migas pun mulai bergeser ke luar Jawa, yaitu dari 24,63% pada tahun 2008 menjadi 27,22% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 pertumbuhan sektor industri non-migas di luar Jawa sebesar 6,12% juga lebih tinggi dari pertumbuhan di Jawa sebesar 5,42%.
Saleh melanjutkan, dalam memperlancar penyebaran industri ke luar Jawa, pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus memberikan kemudahan proses-proses perizinan. ”Yang penting investasi masuk dulu, lapangan kerja tercipta, dan bagaimana kita bisa meningkatkan added value sumber daya alam. Di samping itu, masalah upah jangan sampai menakuti investor,” tuturnya.
Pada kesempatan itu Menperin mengimbau pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyiapkan lahan tebu. Menurut dia, kebutuhan gula nasional masih sangat tinggi dan pemenuhannya terpaksa melalui impor. ”Tentu ke depan kita berkeinginan tidak lagi impor raw sugar tetapi bisa diproduksi di dalam negeri,” katanya. Saleh menambahkan, pembangunan satu pabrik gula butuh minimal 10.000 hektare lahan tebu.
Dia menawarkan daerah-daerah untuk menyiapkan lahan yang diinginkan sehingga pemerintah bisa mendorong investor untuk membangun industri pengolahan tebu di banyak daerah. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Imam Haryono mengatakan, pemerataan industri ke seluruh Indonesia butuh dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk menjamin pasokan bahan baku.
Oktiani endarwati
Hal itu diharapkan mendorong pemerataan dan penyebaran pembangunan ekonomi ke seluruh Indonesia. Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan, salah satu misi pembangunan industri ke depan adalah mendorong penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia.
”Selain mengembangkan 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa, pemerintah ingin adanya pemerataan dan penyebaran yang bisa menyeluruh di Nusantara,” ujarnya dalam diskusi bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta kemarin. Seperti diketahui, kontribusi Pulau Jawa dalam sektor industri pengolahan non-migas masih dominan, namun cenderung terus menurun.
Secara perlahan, sektor industri pengolahan non-migas pun mulai bergeser ke luar Jawa, yaitu dari 24,63% pada tahun 2008 menjadi 27,22% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 pertumbuhan sektor industri non-migas di luar Jawa sebesar 6,12% juga lebih tinggi dari pertumbuhan di Jawa sebesar 5,42%.
Saleh melanjutkan, dalam memperlancar penyebaran industri ke luar Jawa, pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus memberikan kemudahan proses-proses perizinan. ”Yang penting investasi masuk dulu, lapangan kerja tercipta, dan bagaimana kita bisa meningkatkan added value sumber daya alam. Di samping itu, masalah upah jangan sampai menakuti investor,” tuturnya.
Pada kesempatan itu Menperin mengimbau pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyiapkan lahan tebu. Menurut dia, kebutuhan gula nasional masih sangat tinggi dan pemenuhannya terpaksa melalui impor. ”Tentu ke depan kita berkeinginan tidak lagi impor raw sugar tetapi bisa diproduksi di dalam negeri,” katanya. Saleh menambahkan, pembangunan satu pabrik gula butuh minimal 10.000 hektare lahan tebu.
Dia menawarkan daerah-daerah untuk menyiapkan lahan yang diinginkan sehingga pemerintah bisa mendorong investor untuk membangun industri pengolahan tebu di banyak daerah. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Imam Haryono mengatakan, pemerataan industri ke seluruh Indonesia butuh dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk menjamin pasokan bahan baku.
Oktiani endarwati
(bbg)
