Konsistensi Mewujudkan Poros Maritim Dipertanyakan
Rabu, 17 Juni 2015 - 09:52 WIB
Konsistensi Mewujudkan Poros Maritim Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah asosiasi di bidang logistik mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mewujudkan poros maritim.
Percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini dinilai belum berpihak kepada infrastruktur yang menunjang kemaritiman. ”Waktu awal, pemerintah memunculkan konsep tol laut sebagai solusi untuk menekan biaya logistik, tapi mengapa yang dibangun justru tol Sumatera yang memicu distribusi lewat darat,” kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita dalam forum ”Indonesia Supply Chain an Logitics” di Jakarta kemarin.
Fokus pemerintah yang masih pada infrastruktur non-maritim menurutnya akan menyebabkan biaya logistik yang masih tetap tinggi. Selain itu, pengoperasian pelabuhan juga belum maksimal dengan sepenuhnya ditangani oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) serta pembatalan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. ”Sinyal ke arah maritim ini kurang jelas, kita butuh banyak pelabuhan, karena dibutuhkan pelabuhan yang dikelola oleh swasta,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Asosiasi Logistik dan Freight Forwarder Indonesia (Alfi) Yukki Nugrahawan Hanafi menegaskan bahwa insentif fiskal juga dibutuhkan agar industri yang bergerak di bidang maritim bisamaju. Berkembangnya industri menurutnya akan berimbas kepada penurunan biaya logistik. ”Bagaimana bisa meningkatkan volume kapal, ini perlu kebijakan fiskal yang berpihak kepada pelaku usaha,” katanya.
Yukki mengeluhkan suku bunga yang saat ini masih tinggi, serta jangka waktu masa penggunaan kapal yang pendek, dan masih dikenakannya bea masuk untuksukucadang. Sementaradi sejumlah negara tetangga, selain suku bunganya rendah, jangka waktu pinjaman juga relatif panjang.
”Mereka bisa delapan tahun, kita hanya empat sampai tiga tahun dan tidak ada grace period , spare part (suku cadang) kitajugadikenakanbeamasuk, di negara lain nol,” cetusnya. Yukki mengaku menyatakan, pihaknya telah memberikan masukan kepada pemerintah soal kebijakan yang mendukung untuk penurunan biaya logistik, contohnya sistem logistik nasional (sislognas). Namun, pembangunan sektor maritim saat ini masih sebatas wacana dan belum mencapai pada tahapan implementasi.
”Semua seolah berjalan sendiri, dulu kita bicara tol laut, sekarang mulai kehilangan nafasnya. Saya sepakat semua infrastruktur transportasi, mulai dari darat, laut dan udara diperbaiki agar masyarakat menilai mana yang efektif,” katanya. Menanggapi pernyataan dari sejumlah asosiasi tersebut, Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitas Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianErwinRaza mengatakan, pemerintah masih terus menerima masukan dari pelaku usaha untuk membenahi sektor maritim.
Bahkan, seluruh kebijakan pemerintah di bidang ini merupakan hasil pertimbangan dan usulan dengan pihak swasta. ”Kami membuka usulan dari swasta, seperti di Jepang, kebijakan pemerintah juga turut didorong oleh swasta karena akan ada pembahasan dan masukanmasukan,” katanya.
Ant
Percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini dinilai belum berpihak kepada infrastruktur yang menunjang kemaritiman. ”Waktu awal, pemerintah memunculkan konsep tol laut sebagai solusi untuk menekan biaya logistik, tapi mengapa yang dibangun justru tol Sumatera yang memicu distribusi lewat darat,” kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita dalam forum ”Indonesia Supply Chain an Logitics” di Jakarta kemarin.
Fokus pemerintah yang masih pada infrastruktur non-maritim menurutnya akan menyebabkan biaya logistik yang masih tetap tinggi. Selain itu, pengoperasian pelabuhan juga belum maksimal dengan sepenuhnya ditangani oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) serta pembatalan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. ”Sinyal ke arah maritim ini kurang jelas, kita butuh banyak pelabuhan, karena dibutuhkan pelabuhan yang dikelola oleh swasta,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Asosiasi Logistik dan Freight Forwarder Indonesia (Alfi) Yukki Nugrahawan Hanafi menegaskan bahwa insentif fiskal juga dibutuhkan agar industri yang bergerak di bidang maritim bisamaju. Berkembangnya industri menurutnya akan berimbas kepada penurunan biaya logistik. ”Bagaimana bisa meningkatkan volume kapal, ini perlu kebijakan fiskal yang berpihak kepada pelaku usaha,” katanya.
Yukki mengeluhkan suku bunga yang saat ini masih tinggi, serta jangka waktu masa penggunaan kapal yang pendek, dan masih dikenakannya bea masuk untuksukucadang. Sementaradi sejumlah negara tetangga, selain suku bunganya rendah, jangka waktu pinjaman juga relatif panjang.
”Mereka bisa delapan tahun, kita hanya empat sampai tiga tahun dan tidak ada grace period , spare part (suku cadang) kitajugadikenakanbeamasuk, di negara lain nol,” cetusnya. Yukki mengaku menyatakan, pihaknya telah memberikan masukan kepada pemerintah soal kebijakan yang mendukung untuk penurunan biaya logistik, contohnya sistem logistik nasional (sislognas). Namun, pembangunan sektor maritim saat ini masih sebatas wacana dan belum mencapai pada tahapan implementasi.
”Semua seolah berjalan sendiri, dulu kita bicara tol laut, sekarang mulai kehilangan nafasnya. Saya sepakat semua infrastruktur transportasi, mulai dari darat, laut dan udara diperbaiki agar masyarakat menilai mana yang efektif,” katanya. Menanggapi pernyataan dari sejumlah asosiasi tersebut, Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitas Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianErwinRaza mengatakan, pemerintah masih terus menerima masukan dari pelaku usaha untuk membenahi sektor maritim.
Bahkan, seluruh kebijakan pemerintah di bidang ini merupakan hasil pertimbangan dan usulan dengan pihak swasta. ”Kami membuka usulan dari swasta, seperti di Jepang, kebijakan pemerintah juga turut didorong oleh swasta karena akan ada pembahasan dan masukanmasukan,” katanya.
Ant
(ars)
