Tingkat Kemiskinan Ditarget Turun Jadi 10%
Senin, 22 Juni 2015 - 15:21 WIB
Tingkat Kemiskinan Ditarget Turun Jadi 10%
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9%-10% dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun depan.
Sementara kesenjangan pendapatan ditarget 0,39% dan tingkat pengangguran terbuka 5,2%-5,5%.
Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Rahma Iryanti mengatakan, pemerintah akan fokus pada perlindungan sosial untuk meningkatkan pemerataan di Tanah Air.
"Ada tiga indikator yang akan dijadikan ukuran pemerataan," kata dia di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (22/6/2015)
Pertama, memperkuat pondasi ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berkualitas. Kedua, pemenuhan pelayanan dasar yang efektif. Ketiga, mendorong perluasan penciptaan lapangan kerja dan usaha memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi.
Hal itu, kata dia, akan mendorong masyarakat yang kurang mampu agar bisa menjadi lebih mandiri. Pasalnya, usaha pemerataan dilakukan untuk mencegah penduduk miskin agar tak jatuh ke bawah garis kemiskinan.
"Target pemerintah ini adalah meningkatkan pelayanan di lokasi termiskin dan tertinggal di 11 kabupaten/kota di Indonesia," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga akan terus menyalurkan bantuan, meliputi penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Program bantuan beras miskin juga tengah diperbaiki agar kebijakannya lebih baik.
Sekadar informasi, jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS) pada tahun lalu mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,25% dari jumlah penduduk Indonesia, naik dibanding tahun sebelumnya sebanyak 28.07 juta jiwa atau 11,37%.
Sementara tahun ini, jumlah penduduk miskin Indonesia diprediksi mencapai 30,25 juta jiwa atau 12,25% dari jumlah penduduk Indonesia, di antaranya karena naiknya sejumlah harga kebutuhan, di antaranya bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, meningkatnya inflasi dan melemahnya rupiah.
Sementara kesenjangan pendapatan ditarget 0,39% dan tingkat pengangguran terbuka 5,2%-5,5%.
Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Rahma Iryanti mengatakan, pemerintah akan fokus pada perlindungan sosial untuk meningkatkan pemerataan di Tanah Air.
"Ada tiga indikator yang akan dijadikan ukuran pemerataan," kata dia di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (22/6/2015)
Pertama, memperkuat pondasi ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berkualitas. Kedua, pemenuhan pelayanan dasar yang efektif. Ketiga, mendorong perluasan penciptaan lapangan kerja dan usaha memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi.
Hal itu, kata dia, akan mendorong masyarakat yang kurang mampu agar bisa menjadi lebih mandiri. Pasalnya, usaha pemerataan dilakukan untuk mencegah penduduk miskin agar tak jatuh ke bawah garis kemiskinan.
"Target pemerintah ini adalah meningkatkan pelayanan di lokasi termiskin dan tertinggal di 11 kabupaten/kota di Indonesia," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga akan terus menyalurkan bantuan, meliputi penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Program bantuan beras miskin juga tengah diperbaiki agar kebijakannya lebih baik.
Sekadar informasi, jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS) pada tahun lalu mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,25% dari jumlah penduduk Indonesia, naik dibanding tahun sebelumnya sebanyak 28.07 juta jiwa atau 11,37%.
Sementara tahun ini, jumlah penduduk miskin Indonesia diprediksi mencapai 30,25 juta jiwa atau 12,25% dari jumlah penduduk Indonesia, di antaranya karena naiknya sejumlah harga kebutuhan, di antaranya bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, meningkatnya inflasi dan melemahnya rupiah.
(rna)
Lihat Juga :
