Dirut Pelindo II Sebut Jokowi Jadi Korban Sandiwara
Senin, 22 Juni 2015 - 17:51 WIB
Dirut Pelindo II Sebut Jokowi Jadi Korban Sandiwara
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi korban sandiwara besar atas lamanya waktu sandar dan bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok.
Dia mengaku, telah berkali-kali mengatakan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahwa lambannya dwelling time di pelabuhan bukanlah salah perseroan, melainkan salah delapan kementerian/lembaga.
Adapun delapan kemeterian tersebut, yaitu Badan Karantina Kementerian Pertanian, Badan Karantina Perikanan, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup.
"Ya berkali-kali bilang ke presiden, kalau proyek ini macet bukan salah Pelindo. Itu karena delapan kementerian itu," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Menurut dia, antara satu kementerian dan kementerian lain tidak ada koordinasi dari masing-masing unit. Bahkan, pegawai dari delapan kementerian yang bekerja di pelabuhan Tanjung Priok kerap tidak ada di tempat.
"Saya sudah sampaikan ke presiden. Presiden sudah tahu, kemarin itu kan sandiwara besar saja, kasihan presidennya. Coba sekarang lihat hari ini, ada tidak orangnya? Tidak ada," katanya.
Bahkan, sambung Lino, pasca Jokowi marah di pelabuhan Tanjung Priok saat inspeksi beberapa waktu lalu, kasus mangkirnya para pegawai dari delapan kementerian pun masih tetap terjadi. Para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut masih tetap tidak ada di tempat.
"Kosong. Jadi habis marah-marah presiden, masih seperti ini," pungkas Lino.
Dia mengaku, telah berkali-kali mengatakan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahwa lambannya dwelling time di pelabuhan bukanlah salah perseroan, melainkan salah delapan kementerian/lembaga.
Adapun delapan kemeterian tersebut, yaitu Badan Karantina Kementerian Pertanian, Badan Karantina Perikanan, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup.
"Ya berkali-kali bilang ke presiden, kalau proyek ini macet bukan salah Pelindo. Itu karena delapan kementerian itu," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Menurut dia, antara satu kementerian dan kementerian lain tidak ada koordinasi dari masing-masing unit. Bahkan, pegawai dari delapan kementerian yang bekerja di pelabuhan Tanjung Priok kerap tidak ada di tempat.
"Saya sudah sampaikan ke presiden. Presiden sudah tahu, kemarin itu kan sandiwara besar saja, kasihan presidennya. Coba sekarang lihat hari ini, ada tidak orangnya? Tidak ada," katanya.
Bahkan, sambung Lino, pasca Jokowi marah di pelabuhan Tanjung Priok saat inspeksi beberapa waktu lalu, kasus mangkirnya para pegawai dari delapan kementerian pun masih tetap terjadi. Para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut masih tetap tidak ada di tempat.
"Kosong. Jadi habis marah-marah presiden, masih seperti ini," pungkas Lino.
(rna)
Lihat Juga :
