Ini Hasil Survei Kinerja Menteri Rini
Kamis, 25 Juni 2015 - 15:11 WIB
Ini Hasil Survei Kinerja Menteri Rini
A
A
A
JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu pada 1-10 Juni 2015 melakukan jajak pendapat terhadap kinerja dan tindakan korporasi yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Jajak pendapat ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) membandingkan dengan laporan kinerja Menteri BUMN yang baru saja disampaikan kepada Jokowi.
Dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (25/6/2015), FSP BUMN Bersatu mengungkapkan, kompentensi Rini Sumarno dalam temuan survei, sebesar 78,3% dari 937 responden. Mereka mengatakan setelah menjabat sebagai menteri BUMN, Rini dinilai tidak memiliki kompentensi.
Namun, hanya 21,7% yang mengatakan Rini memiliki kompentesi sebagai menteri BUMN. Hal ini tercermin dari lemahnya komunikasi politik yang dilakukan Rini terhadap DPR serta partai pendukung yang memenangkan Jokowi-JK.
Dalam temuan survei juga didapati bahwa 80,2% responden meyatakan Rini tidak memiliki leadership kuat baik dalam memimpin Kementerian BUMN dan hanya 19,8% yang mengatakan Rini memiliki leadership yang baik sebagai menteri BUMN.
Hal ini tercermin ketika Rini menganti begitu saja Direktur Bulog yang baru saja diangkatnya tanpa alasan jelas dan ukuran kinerja jelas. Artinya Rini tidak memiliki pertanggunggugatan tertinggi atas sukses atau gagalnya seluruh gerak organisasinya. Responden menilai Rini sebagai menteri BUMN sibuk dengan pencitraan dan segala bentuk kepura-puraan.
Selain itu, dalam survei sebesar 78,2% responden juga berpendapat bahwa Sumarno sering menciptakan blunder terkait hubungannya dengan DPR untuk mendukung kemajuan DPR dan 21,8% meyatakan hubungan Rini dengan DPR baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di DPR.
Misalnya, saat kekesalan anggota Komisi VI disebabkan langkah Rini mengirimkan surat perubahan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 5 Februari 2015. Dalam surat itu disebutkan ada perubahan BUMN penerima PMN berdasarkan pertimbangan DPR. Nyatanya PMN atas inisiatif pemerintah dalam hal ini menteri BUMN.
Langkah Rini itu membuat kinerja Komisi VI sia-sia. Padahal Komisi VI sudah menghabiskan banyak waktu untuk membahas PMN bagi 35 BUMN sesuai surat Rini pada 15 Januari 2015.
Tindakan Rini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, proyek mega infrastruktur dan tol laut yang direncanakan dibangun melalui keikutsertaan BUMN, di mana BUMN yang ikut andil mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan membutuhkan PMN untuk bisa bekerja.
Akibatnya, perekonomian melambat dan ekonomi hanya tumbuh 4,7%, namun karena kekacauan yang dibuat Rini ketika meminta persetujuan PMN BUMN ke DPR.
Sementara, terkait kinerja Rini serta implementasi good corporate governance selama menjabat, berdasarkan survei hampir 53,2% mengatakan kinerja menteri BUMN dan penerapan good governance di BUMN sangat buruk. Kemudian, 21,3% mengatakan buruk, baik hanya 12,1%, dan tidak menjawab hanya 13,4%.
Hal ini tercermin saat Presiden Jokowi marah di tengah sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi geram lantaran waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan tersebut masih belum sesuai target, minimal 4,7 hari.
Dia pun mengancam bakal memecat menteri dan pejabat yang bertanggung jawab atas hal ini jika tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Rini pun tak mau disalahkan atas lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.
Dia membela anak buahnya di PT Pelindo II, sebagai penanggung jawab Pelabuhan, dengan menuturkan bahwa tanggung jawab Pelindo II hanya sebatas melancarkan kegiatan bongkar muat peti kemas. Artinya, perusahaan pelat merah itu tak bisa disalahkan atas lamanya waktu inap atau dwelling time peti kemas di pelabuhan.
Kinerja Rini dianggap buruk oleh sebagian besar responden karena dianggap belum sesuai harapan. Terlalu banyak uang negara yang dihamburkan dan tidak berkorelasi dengan hasil maksimal untuk negara.
Terkait temuan survei terhadap nasionalisme seorang Menteri BUMN terhadap penerapan trisakti dan nawacita, jawaban para responden tergambar bahwa 87,3% Rini dianggap tidak menjalankan prinsip naionalisme yang tertera dalam visi dan misi trisakti dan nawacita Jokowi-JK.
Hanya 7,2% yang mengatakan Rini menjalankan BUMN dengan prinsip prinsip nasionalisme yang berlandaskan trisakti dan nawacita serta 5,5% menjawab tidak tahu.
Terakhir, rekomendasi responden atas jawaban mereka terhadap kinerja dan dan tindakan korporasi Rini. Jawabannya menunjukkan 88,3% dari 937 responden terpilih merekomendasikan bahwa menteri BUMN Rini layak di-reshuffle dan 5,3% menyatakan tidak layak sementara 6,4% tidak memberikan jawaban.
Atas dasar itu, Rini jika tidak dicopot sebagai menteri BUMM oleh Jokowi maka akan memberikan beban politik berat bagi Presiden dan akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui BUMN, serta akan mencap Jokowi sebagai bagian dari antek-antek asing.
Jajak pendapat ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) membandingkan dengan laporan kinerja Menteri BUMN yang baru saja disampaikan kepada Jokowi.
Dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (25/6/2015), FSP BUMN Bersatu mengungkapkan, kompentensi Rini Sumarno dalam temuan survei, sebesar 78,3% dari 937 responden. Mereka mengatakan setelah menjabat sebagai menteri BUMN, Rini dinilai tidak memiliki kompentensi.
Namun, hanya 21,7% yang mengatakan Rini memiliki kompentesi sebagai menteri BUMN. Hal ini tercermin dari lemahnya komunikasi politik yang dilakukan Rini terhadap DPR serta partai pendukung yang memenangkan Jokowi-JK.
Dalam temuan survei juga didapati bahwa 80,2% responden meyatakan Rini tidak memiliki leadership kuat baik dalam memimpin Kementerian BUMN dan hanya 19,8% yang mengatakan Rini memiliki leadership yang baik sebagai menteri BUMN.
Hal ini tercermin ketika Rini menganti begitu saja Direktur Bulog yang baru saja diangkatnya tanpa alasan jelas dan ukuran kinerja jelas. Artinya Rini tidak memiliki pertanggunggugatan tertinggi atas sukses atau gagalnya seluruh gerak organisasinya. Responden menilai Rini sebagai menteri BUMN sibuk dengan pencitraan dan segala bentuk kepura-puraan.
Selain itu, dalam survei sebesar 78,2% responden juga berpendapat bahwa Sumarno sering menciptakan blunder terkait hubungannya dengan DPR untuk mendukung kemajuan DPR dan 21,8% meyatakan hubungan Rini dengan DPR baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di DPR.
Misalnya, saat kekesalan anggota Komisi VI disebabkan langkah Rini mengirimkan surat perubahan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 5 Februari 2015. Dalam surat itu disebutkan ada perubahan BUMN penerima PMN berdasarkan pertimbangan DPR. Nyatanya PMN atas inisiatif pemerintah dalam hal ini menteri BUMN.
Langkah Rini itu membuat kinerja Komisi VI sia-sia. Padahal Komisi VI sudah menghabiskan banyak waktu untuk membahas PMN bagi 35 BUMN sesuai surat Rini pada 15 Januari 2015.
Tindakan Rini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, proyek mega infrastruktur dan tol laut yang direncanakan dibangun melalui keikutsertaan BUMN, di mana BUMN yang ikut andil mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan membutuhkan PMN untuk bisa bekerja.
Akibatnya, perekonomian melambat dan ekonomi hanya tumbuh 4,7%, namun karena kekacauan yang dibuat Rini ketika meminta persetujuan PMN BUMN ke DPR.
Sementara, terkait kinerja Rini serta implementasi good corporate governance selama menjabat, berdasarkan survei hampir 53,2% mengatakan kinerja menteri BUMN dan penerapan good governance di BUMN sangat buruk. Kemudian, 21,3% mengatakan buruk, baik hanya 12,1%, dan tidak menjawab hanya 13,4%.
Hal ini tercermin saat Presiden Jokowi marah di tengah sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi geram lantaran waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan tersebut masih belum sesuai target, minimal 4,7 hari.
Dia pun mengancam bakal memecat menteri dan pejabat yang bertanggung jawab atas hal ini jika tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Rini pun tak mau disalahkan atas lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.
Dia membela anak buahnya di PT Pelindo II, sebagai penanggung jawab Pelabuhan, dengan menuturkan bahwa tanggung jawab Pelindo II hanya sebatas melancarkan kegiatan bongkar muat peti kemas. Artinya, perusahaan pelat merah itu tak bisa disalahkan atas lamanya waktu inap atau dwelling time peti kemas di pelabuhan.
Kinerja Rini dianggap buruk oleh sebagian besar responden karena dianggap belum sesuai harapan. Terlalu banyak uang negara yang dihamburkan dan tidak berkorelasi dengan hasil maksimal untuk negara.
Terkait temuan survei terhadap nasionalisme seorang Menteri BUMN terhadap penerapan trisakti dan nawacita, jawaban para responden tergambar bahwa 87,3% Rini dianggap tidak menjalankan prinsip naionalisme yang tertera dalam visi dan misi trisakti dan nawacita Jokowi-JK.
Hanya 7,2% yang mengatakan Rini menjalankan BUMN dengan prinsip prinsip nasionalisme yang berlandaskan trisakti dan nawacita serta 5,5% menjawab tidak tahu.
Terakhir, rekomendasi responden atas jawaban mereka terhadap kinerja dan dan tindakan korporasi Rini. Jawabannya menunjukkan 88,3% dari 937 responden terpilih merekomendasikan bahwa menteri BUMN Rini layak di-reshuffle dan 5,3% menyatakan tidak layak sementara 6,4% tidak memberikan jawaban.
Atas dasar itu, Rini jika tidak dicopot sebagai menteri BUMM oleh Jokowi maka akan memberikan beban politik berat bagi Presiden dan akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui BUMN, serta akan mencap Jokowi sebagai bagian dari antek-antek asing.
(izz)
Lihat Juga :
