Kesal, DPR Tagih Roadmap BUMN ke Menteri Rini

JAKARTA - Komisi VI DPR RI kesal dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno karena tak kunjung membuat peta jalan (roadmap) untuk perusahaan plat merah di masa yang akan datang. Padahal, roadmap tersebut sudah lama diminta parlemen.

"Saya menagih janji ibu Menteri kepada kami tentang roadmap Kementerian BUMN karena ini penting dalam menentukan setiap keputusan. Apalagi kita juga akan membahas pagu anggaran 2016," ujar anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Menurutnya, roadmap tersebut telah diminta sejak kali pertama melakukan rapat kerja dengan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) ini. Namun, hingga lewat satu semester pemerintahan berjalan, roadmap tersebut tak kunjung diserahkan.‎

"Roadmap kami tunggu-tunggu sejak kita pertama kali melakukan raker," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Rini‎ berjanji pada Agustus 2015 akan menyerahkan peta jalan perusahaan negara. Dia berdalih, pihaknya harus melihat secara menyeluruh terlebih dahulu terkait sinergi BUMN dalam menyusun roadmap.

"Waktu pertemuan di Juni kita berikan gambaran sedikit roadmap seperti apa. Mohon waktu sampai Agustus karena roadmap harus melihat secara menyeluruh bagaimana BUMN bersinergi satu sama lain, terutama untuk melakukan tugasnya sebagai agen pembangunan," jelasnya.

Rini mencontohkan, dalam mendukung sektor kepariwisataan di Indonesia, bagaimana peran BUMN terkait perhotelan, bandara, maskapai hingga pelabuhan agar bisa bersinergi satu sama lain.

"Jadi, ini semua sedang kita kerjakan, dan kita harapkan selesai Agustus dan berharap bisa jadi gambaran menyeluruh mengenai bagaimana BUMN ke depan," tandas Rini.